Bacakan Pledoi, Ricky Ham Pagawak Mengaku Syok Dituntut 12 Tahun Penjara

MAKASSAR, KOMPAS.com - Terdakwa mantan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak mengaku syok atas tuntutan 12 tahun penjara yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

Menurutnya, tuntutan 12 tahun serta dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 211 miliar merupakan tuntutan yang berat bagi mantan bupati Memberamo Tengah dua periode itu.

Hal itu diungkapkan Rikcy saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya dalam persidangan di Ruang Haripin Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar, Sulsel, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Mantan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, Dituntut 12 Tahun Penjara

"Majels hakim yang mulia, saat ini berstatus terdakwa dan segera mengadili nasib saya dengan tuntutan yang luar biasa yaitu di penjara selama 12 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 211 miliar subsider 5 tahun penjara, saya sangat syok dan kaget atas tuntutan JPU terhadap saya," kata Ricky.

Ricky mengatakan, sebanyak apapun kebaikan yang ia lakukan untuk membangun daerah Mambaramo Tengah, akan kalah dengan satu kesalahannya.

"Saya juga memahami bahwa 1.000 cerita baik akan hilang dengan 1 cerita buruk," ucapnya.

Kendati demikian, Ricky menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim PN Makassar, JPU KPK hingga Presiden Jokowi jika dianggap telah membuat kesalahan atau tindak pidana korupsi.

"Saya memohon maaf kepada Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi dan juga masyarakat Papua terkhusus Mamberamo Tengah yang sudah percayakan saya untuk menjadi bupati, apabila yang saya lakukan salah, saya minta maaf," pungkas dia.

Penasihat Hukum Ricky Ham Pagawak, Petrus Pieter Ell merasa keberatan dengan tuntutan 12 tahun penjara terhadap kliennya yang diberikan oleh JPU KPK.

Piter menyatakan, Jaksa hanya copy paste tuntutan dari dakwaan dan dipindahkan ke tuntutan, jadi tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga angka Rp 211 miliar yang ada dalam dakwaan itu dipindahkan atau masukan saja dalam tuntutan.

Baca juga: Selain Hukuman Penjara, Jaksa Tuntut Hak Politik Ricky Ham Pagawak Dicabut 5 Tahun

"Faktanya di dalam persidangan itu kita bisa buktikan bahwa ada penerimaan oleh terdakwa dalam kapasitas bukan sebagai penyelanggara negara. Misalnya sebelum dilantik 25 Maret 2013 terdakwa (Ricky) ada menerima sumbangan dari pihak ketiga, itukan belum sebagai penyelanggara negara tapi dimasukan sebagai tuntutan," ungkap dia.

Kedua, kata Pieter, ada masa jeda, terdakwa periode pertama dan periode kedua, yakni 26 Maret 2018 sampai 24 September 2018, terdakwa non aktif juga sebagai bupati.

"Tenggang waktu itu juga ada aliran dana yang masuk karena kapasitas terdakwa sebagai Ketua Panitia Kongres Internasional Gidi, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan lain-lain," beber dia.

Namun, lanjut Pieter, itu dihitung Jaksa sebagai gratifikasi dan suap padahal tenggang waktu itu terdakwa hanya masyarakat biasa, bukan penyelanggara negara.