MAKASSAR, KOMPAS.com - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jeneponto dan salah satu anggota DPRD Kabupaten Takalar dilaporkan berselingkuh.
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel, Muhammad Haekal, membenarkan perihal aduan dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan dua kadernya tersebut.
"Secara resmi kami juga sudah menerima aduan tersebut tentang kasus di Jeneponto. Sebelumnya juga sudah ada surat aduan resmi yang masuk ke DPW PKB Sulsel," ucap Haekal saat ditemui di tengah aksi unjuk rasa di depak kantor PKB di Kota Makassar, Senin (9/12/2025).
Ia menjelaskan, saat ini pengurus DPW masih melakukan pendalaman dan mencari bukti-bukti kuat atas dugaan skandal perselingkuhan tersebut.
"Tugas kami sementara memproses aduan ini sesuai mekanisme di partai. Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, maka kami juga butuh bukti yang kuat untuk meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai bahwa ini alat-alat buktinya," beber dia.
Baca juga: DPRD Sulsel Soroti Dividen Kecil dari GMTD, Pemprov Dinilai Dirugikan
Haekal menegaskan, dalam kasus dugaan perselingkuhan atau asusila yang melibatkan kader partai akan ditindak tegas karena dianggap mencoreng marwah partai.
"Insya Allah, kalau ada buktinya dan kita bisa sama-sama buktikan, pasti partai mengambil sikap soal ini. Tidak usah ragu, pasti kita proses, yang penting kita sama-sama saling menguatkan jika ada bukti," imbuh dia.
Kemarin, puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Turatae (GRT) menggelar aksi unjuk rasa di lokasi Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Makassar.
Unjuk rasa tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dan asusila yang dilakukan dua kader PKB yang merupakan pejabat di DPRD.
Aksi masyarakat Jeneponto tersebut bertujuan untuk menuntut dua pejabat publik itu agar diberhentikan dari jabatannya.
Apalagi, keduanya merupakan kader PKB.
Baca juga: Ditipu Ratusan Juta, Anggota DPRD di Sulsel Lapor Polisi, Modus Calo Perekrutan Bintara Polri
Dalam unjuk rasa itu, massa dan sejumlah partisipan PKB sempat bersitegang, karena para massa mencoba masuk ke ruang rapat Muswil yang sedang digelar.
Namun, ketegangan tidak berlangsung lama saat aparat kepolisian yang berjaga di lokasi menenangkan kedua belah pihak sambil menunggu petinggi partai PKB menemui massa.
Koordinator Aksi GRT, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan kedua kader partai berlambang bola dunia tersebut sudah melanggar budaya Siri' yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jeneponto.
"Skandal ini bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan dugaan pelanggaran berat terhadap etika dan moral pejabat publik. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral, kode etik legislatif, serta nilai-nilai kepatutan yang wajib dijunjung seorang wakil rakyat," kata Rahmat kepada awak media di lokasi, Senin petang.
Baca juga: Viral Video Dugaan Perselingkuhan ASN Disdik Bogor, Pemkab Bentuk Tim dan Siapkan Sanksi