Wakil DPRD Sulsel Ungkap Reklamasi Pulau Lae-lae Makassar Belum Memiliki Izin

MAKASSAR,KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Syaharuddin Alrif mengungkapkan proyek reklamasi Pulau Lae-lae Makassar hingga saat ini belum memiliki izin.

Hal itu diungkapkan Syaharuddin Alrif saat menemui ratusan warga Pulau Lae-lae yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Senin (4/9/2023).

"Pertama yang saya mau sampaikan terkait kegelisahan warga (Pulau) Lae-lae untuk reklamasi, saya sampaikan bawah untuk sekitar (Pulau) Lae-lae reklamasi itu belum memiliki izin, maka dibutuhkan kajian yang panjang," ucapnya.

Baca juga: Warga Pulau Lae-lae Makassar: Siapa Pun Gubernurnya, Kita Tetap Tolak Reklamasi

Diketahui, rencana reklamasi Pulau Lae-lae, didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Sulsel dan Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2021 tentang Pembangunan Destinasi Wisata Bahari di Pulau Lae-lae.

"Kedua terkait Perda RT/RW yang sudah menetapkan kawasan itu adalah kawasan wisata pengembangan wisata kepulauan maka tentu kami DPRD Sulsel akan membahas ini, karena bukan saya secara pribadi yang mengambil kebijakan. Harus atas nama lembaga," ucap dia.

Kemudian, anggota dewan dari Fraksi NasDem ini mangatakan, dari dulu sampai sekarang dia siap mendampingi warga Pulau Lae-lae untuk mendapatkan keadilan yang setara.

"Saya tidak janji-janji artinya memperjuangkan keadilan warga Pulau Lae-lae, warga (Pulau) Lae-lae menolak reklamasi karena sebagai warga Sulsel kami sebagai dewan di DPRD Sulsel apalagi saya sebagai wakil ketua DPRD Sulsel berhak memperjuangkan aspirasi bapak ibu sekalian," tutur dia.

Sementara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Sulsel Muhammad Nur Salam mengatakan reklamasi Pulau Lae-lae memang direncanakan oleh pemprov.

"Tapi masih dalam kajian dan semua dampat akan kita pikirkan, dampak sosial, dampak lingkungan, semua dipikirkan dan sampai sekarang belum ada izin lingkungannya keluar," jelasnya.

Baca juga: Warga Tolak Reklamasi Pulau Lae-lae Diamankan, Ratusan Nelayan Demo Depan Polrestabes Makassar

Kemudian, lanjut Nur Salam, di samping izin atau persetujuan lingkungan, karena ini proyek pemerintah dan butuh persetujuan pemerintah mungkin dari DPRD bekerjasama dengan Pemprov Sulsel maka akan dikaji

"Dan izinnya bukan saja dari lingkingan hidup tapi dari otoritas pelabuhan dari Kementrian Perhubungan. Makanya kalau kita belum dapat persetujuan Kementrian Perhubungan dan otoritas pelabuhan maka kita tidak bisa lanjutkan pembahasannya. Jadi itu yang jadi perhatian bagi kami di Dinas Lingkungan Hidup," tambahnya.

Mendengar pernyataan keduanya, Jenderal lapangan aksi, Cibal menyimpulkan jika proyek reklamsi Pulau Lae-lae tetap akan dilanjutkan dan anggota DPRD Sulsel tak serius mengawal dan memperjuangkan hak-hak warga Pulau Lae-lae.

"Pertama DPRD sudah menyatakan bahwa sudah dijelaskan kepada kita kalau ternyata izinnya belum keluar, berarti kalau izinnya keluar reklamasi akan tetap dijalankan," ujarnya.

"Poin kedua yang disampaikan Syahar (Syaharuddin Alrif) bahwa dia akan bicarakan di internalnya, perasaan aksi sebelumnya kita juga sudah disampaikan akan dibicarakan, ini akan lagi dibicarakan ulang," sambungnya.

Seharusnya, kata Cibal, kalau DPRD Sulsel betul-betul serius kenapa bukan sejak aksi pertama mereka, persoalan reklamasi ini sudah dibicarakan.