Wakil DPRD Sulsel Ungkap Reklamasi Pulau Lae-lae Makassar Belum Memiliki Izin

MAKASSAR,KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Syaharuddin Alrif mengungkapkan proyek reklamasi Pulau Lae-lae Makassar hingga saat ini belum memiliki izin.

Hal itu diungkapkan Syaharuddin Alrif saat menemui ratusan warga Pulau Lae-lae yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Senin (4/9/2023).

"Pertama yang saya mau sampaikan terkait kegelisahan warga (Pulau) Lae-lae untuk reklamasi, saya sampaikan bawah untuk sekitar (Pulau) Lae-lae reklamasi itu belum memiliki izin, maka dibutuhkan kajian yang panjang," ucapnya.

Diketahui, rencana reklamasi Pulau Lae-lae, didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Sulsel dan Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2021 tentang Pembangunan Destinasi Wisata Bahari di Pulau Lae-lae.

"Kedua terkait Perda RT/RW yang sudah menetapkan kawasan itu adalah kawasan wisata pengembangan wisata kepulauan maka tentu kami DPRD Sulsel akan membahas ini, karena bukan saya secara pribadi yang mengambil kebijakan. Harus atas nama lembaga," ucap dia.

Kemudian, anggota dewan dari Fraksi NasDem ini mangatakan, dari dulu sampai sekarang dia siap mendampingi warga Pulau Lae-lae untuk mendapatkan keadilan yang setara.

"Saya tidak janji-janji artinya memperjuangkan keadilan warga Pulau Lae-lae, warga (Pulau) Lae-lae menolak reklamasi karena sebagai warga Sulsel kami sebagai dewan di DPRD Sulsel apalagi saya sebagai wakil ketua DPRD Sulsel berhak memperjuangkan aspirasi bapak ibu sekalian," tutur dia.

Sementara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Sulsel Muhammad Nur Salam mengatakan reklamasi Pulau Lae-lae memang direncanakan oleh pemprov.

"Tapi masih dalam kajian dan semua dampat akan kita pikirkan, dampak sosial, dampak lingkungan, semua dipikirkan dan sampai sekarang belum ada izin lingkungannya keluar," jelasnya.

Kemudian, lanjut Nur Salam, di samping izin atau persetujuan lingkungan, karena ini proyek pemerintah dan butuh persetujuan pemerintah mungkin dari DPRD bekerjasama dengan Pemprov Sulsel maka akan dikaji

"Dan izinnya bukan saja dari lingkingan hidup tapi dari otoritas pelabuhan dari Kementrian Perhubungan. Makanya kalau kita belum dapat persetujuan Kementrian Perhubungan dan otoritas pelabuhan maka kita tidak bisa lanjutkan pembahasannya. Jadi itu yang jadi perhatian bagi kami di Dinas Lingkungan Hidup," tambahnya.

"Pertama DPRD sudah menyatakan bahwa sudah dijelaskan kepada kita kalau ternyata izinnya belum keluar, berarti kalau izinnya keluar reklamasi akan tetap dijalankan," ujarnya.

"Poin kedua yang disampaikan Syahar (Syaharuddin Alrif) bahwa dia akan bicarakan di internalnya, perasaan aksi sebelumnya kita juga sudah disampaikan akan dibicarakan, ini akan lagi dibicarakan ulang," sambungnya.

Seharusnya, kata Cibal, kalau DPRD Sulsel betul-betul serius kenapa bukan sejak aksi pertama mereka, persoalan reklamasi ini sudah dibicarakan.

"Rakyat (Pulau) Lae-lae bukanlah warga yang bodoh, kalau betul serius mau dibicarakan kenapa bukan saat aksi pertama itu sudah dibicarakan, kita kasi kasi tenggang waktu minggu depan harus selesai dibicarkan, apakah berani atau tidak dan hasilnya pun harus tegas Pulau Lae-lae harus keluar dari rencana reklamasi," jelasnya.

Dia juga mempertanyakan sikap Pemprov Sulsel yang katanya hingga saat ini masih tahap pengkajian. Menurutnya tahap pengkajian itu artinya Pemprv Sulsel serius ingin mereklamasi Pulau Lae-lae.

"Padahal tuntutannya kita tidak usah dikaji, hentikan pengkajian, tidak usah ada reklamasi, warga (Pulau) Lae-lae sudah tenang, tentram sejahtera hidup di Lae-lae bahkan rencana itu membuat warga terpecah-pecah, warga ricuh," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengaku warga Pulau Lae-lae tegas dalam menolak rencana reklamasi.

"Pemprov (Sulsel) katakan dalam pengkajian berarti jelas sekali pemprov mau usir dan bunuh kita," ucap dia.

Cabil pun menyatakan ada dua poin penting yang ingin mereka konfirmasi ulang pertama persoalan janji DPRD Sulsel yang akan membicarakan dengan serius dan hasilnya diharapkan minggu depan harus diumumkan dan Pulau Lae-lae sudah keluar dari rencana reklamsi dari Perda RT/RW.

"Kedua Pemprov harus segera keluarkan pernyataan jika pengkajian dihentikan dan reklamsi dihentikan tapi tidak ckup dengan itu. Pergub (nomor 14 tahun 2021) dicabut, (Perda) RT/RW harus direvisi," tutup dia.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Pulau Lae-lae Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Senin (4/9/2023).

Tak hanya melakukan orasi dan membawa poster penolakan reklamasi, massa aksi juga membawa spanduk sepajang 40 meter betuliskan " Tolak Reklamasi Pulau Lae-lae".

Andra Dg Bau salah satu peserta aksi menegaskan siapapun nanti Pj Gubernur atau Gubernur definitifnya, warga Pulau Lae-lae tetap menolak reklamasi di sekitar wilayah tempat tinggalnya.

"Siapapun Gubernurnya dan pemimpin Sulsel yang akan datang, kami warga Pulau Lae-lae tetap menolak dengan tegas reklamasi di Pulau Lae-lae," ucapnya saat menyampaikan orasinya.