Duduk Perkara Pengambilalihan Pasar Butung oleh Pemkot Makassar yang Berujung Ricuh

Tetap Bertahan

Sementara pihak KSU Bina Duta melalui kuasa hukumnya, Muhdar menyebut pengambialihan pengelolaan Pasar Butung merupakan tindakan yang melanggar hukum.

"Apa yang dilakukan PD Pasar Makassar dan Pemkot Makassar itu adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari pada Koperasi Bina Duta karena mereka mengambil alih ini tanpa dasar dan landasan hukum," ucap Muhdar.

Menurutnya, KSU Bina Duta yang diketuai oleh Andri Yusuf masih pengelola yang sah Pasar Butung. Hal ini berdasarkan surat kerja sama atau adendum yang dibuat antara PT Haji Latunrung dengan Perumda Makassar Raya dan KSU Bina Duta.

"Jadi di sini dulu ada investor. Dan investor itulah yang membangun Pasar Butung ini. Makanya berdasarkan adendum itu penguasaan atau pengelolaan Pasar Butung (oleh KSU Bina Duta) sampai tahun 2037, masih ada 15 tahun," jelasnya.

Dia mengaku ada pihak dari Perumda Pasar yang melakukan pemutusan sepihak dan dinilai melanggar hukum. Sehingga pihaknya melakukan uji di pengadilan berdasarkan putusan PK (peninjauan kembali) 1276 Tahun 2022, putusan PK Mahkamah Agung.

Baca juga: Pertandingan Tarkam di Kepri Ricuh, Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan

"Maka perjanjian adendum atau kerja sama dianggap sah sampai sekarang ini," katanya.

Terkait kondisi tersebut saat ini pihaknya telah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan pemutusan sepihak Perumda Pasar Makassar Raya.

"Karena gugatannya masih berjalan di pengadilan maka sampai saat ini disebut belum ada surat yang sah mengenai pengelolaan Pasar Butung," tegasnya.

Apalagi, kata dia, perkara pengelolaan Pasar Butung sampai hari ini masih berjalan di pengadilan.

"Sekarang ini, putusannya sudah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar. Sekarang Perumda Pasar melakukan upaya hukum kasasi, sedangkan yang 451 tentang pemutusan masih bergulir di Pengadilan Makassar, 451 Tahun 2022," jelasnya.

Muhdar menegasakan pihaknya akan tetap bertahan sambil melakukan upaya hukum selanjutnya.

Apalagi pihak PD Pasar Makassar Raya dianggap melanggar hak-hak perdata. Sebab tidak punya kewenangan untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Butung sebelum tahun 2037.

"Kami tetap bertahan dan kami akan melakukan upaya lanjutan, selaku kuasa yang diberikan kepercayaan oleh pengelolah untuk melakukan upaya hukum, baik upaya hukum pidana maupun perdata. Karena ada kerugian yang lebih besar disini," ungkapnya.

Menghindari kerugian yang lebih besar

Konsultan Hukum Perumda Pasar Makassar Raya, Karnawan mengatakan, apa yang dilakukan kliennya tak lain untuk mengamankan aset milik Pemkot Makassar.

"Kita tahu bersama pengelolaan Pasar Butung seperti apa. Dan ketua KSU Bina Duta sekarang sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus pidana korupsi," tuturnya.