Mensos Risma Beri Penghargaan untuk Polda Sulsel Usai Ungkap Korupsi Bansos Sembako Covid-19

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan piagam penghargaan kepada 30 orang di jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel di Aula Mappaodang, Mapolda Sulsel, Senin (26/12/2022).

Penghargaan diberikan karena mereka berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program sembako Covid-19 dari Kementerian Sosial, Senin (26/12/2022).

Dalam kasus ini, Polda Sulsel telah menetapkan 14 tersangka di tiga kabupaten yakni Bantaeng, Takalar, dan Sinjai yang merugikan negara sebesar Rp 25 miliar.

Baca juga: Kasus Korupsi Bantuan Sembako Covid-19, Mantan Sekprov Sulsel 3 Kali Diperiksa Polisi

Risma mengatakan, kasus dugaan korupsi BPNT dilakukan Polda Sulsel merupakan yang pertama di Indonesia.

Menurut dia, kasus BPNT lebih rumit jika dibandingkan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Polda Sulsel telah membongkar masalah korupsi BPNT dan Ini kasus pertama jadi terbuka. Tapi untuk yang bansos PKH sudah beberapa dibuka (kasus korupsi)," ujarnya.

Baca juga: Polda Sulsel Tetapkan 14 Orang Tersangka Kasus Bantuan Sembako Covid-19

Risma tak bisa membayangkan kerugian negara hingga Rp 25 miliar, padahal penerima BPNT hanya mendapat alokasi dana Rp 200.000 per orang.

"Kita bayangan bantuan yang hanya Rp 200.000, itu ketemunya Rp 25 miliar. Kan Rp 200.000 yang diberikan, taruhlah Rp 150.000, berarti kan Rp 50.000 yang dikorupsi. Bayangkan Rp 50.000 kali sekian sampai ketemu Rp 25 miliar," ujarnya.

Risma mengungkapkan modus dugaan korupsi BPNT dilakukan dengan memberikan paket bahan pokok kepada penerima. Padahal, dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tidak diperbolehkan memberikan paket BPNT.

"Di Permensos pun tidak boleh yang namanya pemaketan itu, karena setiap orang butuhnya beda-beda. Mungkin saat ini dia punya beras, dia enggak punya dan mau makan daging. Mereka kan berpikir kalau bisa dipaketkan lebih mudah, padahal itu modus," bebernya.