“Kami menuntut ke pemda untuk membatalkan SKTT karena anggap SKTT penilaiannya tidak obyektif dan transparan,” sambungnya.
Baca juga: Tenaga Honorer Resmi Dihapus Tahun Depan, Apakah Akan Langsung Diberhentikan?
Ia berharap kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan untuk lebih memperhatikan penerimaan P3K khusunya di Kabupaten Buton Selatan yang diduga ada kecurangan.
“Karena di Buton Selatan setiap penerimaan ada kecurangan, dan sekarang ada lagi ada kecurangan,” katanya lagi.
Sementara itu, saat diminta konfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan La Makiki tidak berada di tempat.
Sementara itu, Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman sedang berada di luar kota.
Baca juga: Saat Jalur Titipan Penuhi Tenaga Honorer di Lingkup Pemerintahan...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.