Aksi Unjuk Rasa Guru Honorer di Buton Ricuh, Kadis Pendidikan Dianggap Lakukan KKN

BUTON SELATAN, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan guru honorer di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, ricuh, Selasa (16/1/2024). 

Kericuhan terjadi saat puluhan guru honorer berusaha menyegel kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan namun dihalangi pegawai dinas pendidikan, petugas Satpol PP dan polisi. 

“Kita mau segel kantor dinas pendidikan, kami anggap Kadis Pendidikan sebagai tim penilai seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) ini diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Nuyan, Koordinator Aksi, saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan, Selasa (16/1/2024). 

Baca juga: Gaji Guru Honorer Disebutkan di Bawah Upah MInimum, Bagaimana Aturannya?

Sebelumnya, puluhan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan. 

Mereka memprotes hasil tes SKTT pada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kabupaten Buton Selatan yang syarat dengan kecurangan.  

Massa menuding puluhan guru honorer yang tidak memenuhi syarat sengaja diloloskan dengan mendongkrak nilai SKTT. Akibatnya sebanyak 80 guru honorer yang sudah mengabdi hingga 12 tahun tidak lolos meskipun telah lulus syarat penilaian. 

Massa berusaha untuk bertemu dengan Kadis Pendidikan, namun Kadis Pendidikan tidak masuk kantor.

“Kami inginkan kepala dinas hadir menyambut aspirasi kami, namun kepala dinas tidak berani hadir temui kami dengan alasan yang tidak jelas,” kata Nuyan.

Baca juga: Duduk Perkara Guru Honorer Dipecat Usai Kritik Ridwan Kamil di Instagram

Baca juga: 10 Tanya Jawab BLT Guru Honorer, dari Syarat hingga Bagaimana Pencairannya...

Hal ini membuat massa kecewa dan berusaha menyegel kantor Dinas Pendidikan. Namun aksi tersebut dihalangi beberapa pegawai Dinas Pendidikan, anggota Satpol PP dan polisi yang melakukan penjagaan. 

Kericuhan pun tak terelakan, aksi saling dorong antara kedua massa pun terjadi, bahkan sampai nyaris adu jotos antara seorang pegawai dinas pendidikan dengan seorang pengunjuk rasa. 

Namun adu jotos tersebut berhasil dicegah aparat keamanan yang melakukan penjagaan unjuk rasa. 

“Harapan kami sebagai guru honorer agar nilai SKTT ini dibatalkan, kalau tidak dibatalkan kami akan lanjutkan,” kata Nuyan lagi.

Baca juga: Ratusan Guru Honorer Geruduk Kantor DPRD Jambi, Minta Keadilan Perekrutan P3K

Perhatikan penerimaan P3K

Kejanggalan lain juga diungkapkan oleh guru honorer lainnya, Andriyani.

Menurutnya banyak yang lulus dalam perekrutan P3K di Kabupaten Buton Selatan meski masa pengabdiannya baru satu menjadi guru honorer.

“Setelah kami cari tahu ada sekitar 80 orang yang diloloskan menggantikan nilainya tinggi namun tidak diloloskan,” kata dia.

“Kami menuntut ke pemda untuk membatalkan SKTT karena anggap SKTT penilaiannya tidak obyektif dan transparan,” sambungnya.

Baca juga: Tenaga Honorer Resmi Dihapus Tahun Depan, Apakah Akan Langsung Diberhentikan?

Ia berharap kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan untuk lebih memperhatikan penerimaan P3K khusunya di Kabupaten Buton Selatan yang diduga ada kecurangan. 

“Karena di Buton Selatan setiap penerimaan ada kecurangan, dan sekarang ada lagi ada kecurangan,” katanya lagi. 

Sementara itu, saat diminta konfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan La Makiki tidak berada di tempat.

Sementara itu, Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman sedang berada di luar kota.

Baca juga: Saat Jalur Titipan Penuhi Tenaga Honorer di Lingkup Pemerintahan...