Aksi Unjuk Rasa Guru Honorer di Buton Ricuh, Kadis Pendidikan Dianggap Lakukan KKN

Kericuhan terjadi saat puluhan guru honorer berusaha menyegel kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan namun dihalangi pegawai dinas pendidikan, petugas Satpol PP dan polisi. 

“Kita mau segel kantor dinas pendidikan, kami anggap Kadis Pendidikan sebagai tim penilai seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) ini diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Nuyan, Koordinator Aksi, saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan, Selasa (16/1/2024). 

Sebelumnya, puluhan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan. 

Mereka memprotes hasil tes SKTT pada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kabupaten Buton Selatan yang syarat dengan kecurangan.  

Massa menuding puluhan guru honorer yang tidak memenuhi syarat sengaja diloloskan dengan mendongkrak nilai SKTT. Akibatnya sebanyak 80 guru honorer yang sudah mengabdi hingga 12 tahun tidak lolos meskipun telah lulus syarat penilaian. 

Massa berusaha untuk bertemu dengan Kadis Pendidikan, namun Kadis Pendidikan tidak masuk kantor.

“Kami inginkan kepala dinas hadir menyambut aspirasi kami, namun kepala dinas tidak berani hadir temui kami dengan alasan yang tidak jelas,” kata Nuyan.

Hal ini membuat massa kecewa dan berusaha menyegel kantor Dinas Pendidikan. Namun aksi tersebut dihalangi beberapa pegawai Dinas Pendidikan, anggota Satpol PP dan polisi yang melakukan penjagaan. 

Kericuhan pun tak terelakan, aksi saling dorong antara kedua massa pun terjadi, bahkan sampai nyaris adu jotos antara seorang pegawai dinas pendidikan dengan seorang pengunjuk rasa. 

Namun adu jotos tersebut berhasil dicegah aparat keamanan yang melakukan penjagaan unjuk rasa. 

“Harapan kami sebagai guru honorer agar nilai SKTT ini dibatalkan, kalau tidak dibatalkan kami akan lanjutkan,” kata Nuyan lagi.

Perhatikan penerimaan P3K

Kejanggalan lain juga diungkapkan oleh guru honorer lainnya, Andriyani.

Menurutnya banyak yang lulus dalam perekrutan P3K di Kabupaten Buton Selatan meski masa pengabdiannya baru satu menjadi guru honorer.

“Setelah kami cari tahu ada sekitar 80 orang yang diloloskan menggantikan nilainya tinggi namun tidak diloloskan,” kata dia.

“Kami menuntut ke pemda untuk membatalkan SKTT karena anggap SKTT penilaiannya tidak obyektif dan transparan,” sambungnya.

Ia berharap kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan untuk lebih memperhatikan penerimaan P3K khusunya di Kabupaten Buton Selatan yang diduga ada kecurangan. 

“Karena di Buton Selatan setiap penerimaan ada kecurangan, dan sekarang ada lagi ada kecurangan,” katanya lagi. 

Sementara itu, saat diminta konfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan La Makiki tidak berada di tempat.

Sementara itu, Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman sedang berada di luar kota.