Bawaslu Pangkep Minta KPU Tunda Penetapan DPS

PANGKEP, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkep, Ichlas, saat memimpin rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi dan penetapan DPS di tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, Samsir Salam, dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/8/2024), menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh permasalahan yang ditemukan oleh jajarannya di tingkat Kecamatan.

"Setelah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, seperti usulan dari Panwaslu Kecamatan Labakkang mengenai penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena ada pemilih yang jauh dari TPS-nya, serta masalah komunikasi di Panwaslu Kecamatan Liukang Tangaya yang tidak dapat menghadirkan peserta Pleno, kami memutuskan untuk merekomendasikan penundaan penetapan DPS," ungkap Samsir.

Baca juga: Diusung 3 Parpol, Danny Pomanto Siap Maju Pilkada Sulsel 2024

Menurut Samsir, masalah-masalah ini menjadi pertimbangan bagi Bawaslu untuk meminta penundaan penetapan DPS hingga semua permasalahan di tingkat Kecamatan dapat diselesaikan.

"Berangkat dari situ, Bawaslu Kabupaten Pangkep meminta agar penetapan DPS ditunda sampai semua masalah di tingkat Kecamatan terselesaikan," tambahnya.

Rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Pangkep dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Upi Hastati, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkep, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkep, Forkopimda, perwakilan dari Rumah Tahanan Pangkep, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta jajaran Sekretariat KPU.

Baca juga: Danny Pomanto Bakal Maju Pilkada Sulsel, Istrinya Akan Ikut Pilkada Kota Makassar