Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asa Kemenag Papua, Punya Embarkasi Sendiri demi Pangkas Waktu Perjalanan Jemaah Haji

Kompas.com, 2 Juni 2024, 14:46 WIB
Darsil Yahya M.,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

MAKASSAR,KOMPAS.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Papua berharap bisa memiliki embarkasi haji sendiri. Hal ini agar waktu perjalanan jemaah haji asal wilayah Papua bisa dipangkas. 

Diketahui, saat ini jemaah asal wilayah Papua harus ke Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terlebih dulu sebelum berangkat ke tanah suci. 

Hal itu diutarakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Papua, Klemens Taran, saat mengatar jemaah haji kloter 23 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Selasa (28/5/2024).

Perlunya ada embarkasi haji sendiri, kata Klemens, karena di Papua sudah ada enam Provinsi yakni Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat dan Pupua Barat Daya.

Baca juga: Sakit, 2 Calon Jemaah Haji asal Sulawesi Tenggara Batal Berangkat ke Tanah Suci

Dengan begitu, jemaah haji asal Papua tak perlu lagi ke Makassar. Dia mengungkapkan panjangnya perjalanan jemaah haji asal Papua sebelum ke Arab Saudi. 

"Pikiran kami bagaimana kalau embarkasi dipindahkan ke Papua, alasannya pertama memperpendek (perjalanan). Saya beri contoh misalnya jemaah (haji) dari Membramo Tengah dia harus ke Wamena kemudian ke Jayapura, itu pakai pesawat dari Jayapura ke Makassar berapa kali," ucapnya.

Menurutnya, jika embarkasinya berada di Kabupaten Sentani, Kota Jayapura maka jemaah haji Papua hanya terbang dari Wamena ke Sentani, tak perlu lagi terbang ke Makassar.

"Tapi ini butuh persiapan yang matang butuh political will dari pemerintah daerah, Provinsi Papua dalam hal ini dengan nanti para gubernur yang nanti (dilantik) secara definitif nanti di tiga orde jabatan baru, komitmen itu harus dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Klemens mengatakan, jika embarkasi dipindahkan di Papua maka Asrama Haji di Papua akan ditingkatkan statusnya jadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Maka infrastruktur akan bertambah SDM juga akan bertambah pejabat akan bertambah dari teman-teman ummat Islam ini ada ruang ada kesempatan yang bisa direkrut dalam proses-proses seperti itu," jelasnya.

Dia pun berharap mendapat dukungan dari pemerintah Papua Barat dan Papua Barat Daya agar dalam waktu beberapa tahun ke depan Provinsi Papua punya embarkasi haji sendiri.

"Kita lagi berjuang, tapi kan tidak mungkin kami sendiri harus dengan pemerintah daerah di empat provinsi tadi ditambah dua dari Papua Barat itu harus ada kesepakatan bersama dan prosesnya memang proses yang tidak biasa dengan begitu pemerintah pusat yang paling tidak memperhatikan," tandas dia.

Diketahui, Jemaah haji Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat masuk kloter 20 dan 21 dengan total jumlah dari dua provinsi itu sebanyak 745 orang, 18 orang merupakan jemaah haji orang asli papua.

Jemaah haji Papua Barat Daya berjumlah 374 orang dengan rincian, Kota Sorong 234 orang, Kabupaten Sorong 81 orang, Kabupaten Raja Ampat 25 orang, Kabupaten Sorong Selatan 20 orang, Kabupaten Tambrauw 9 orang dan Kabupaten Maybrat 5 orang yang diberangkatkan dalam kloter 20 dan 21.

Sedangkan jemaah Provinsi Papua sebanyak 1057 orang yang terbagi di tiga kloter yakni kloter 23 sebanyak 445 jemaah, kloter 25 sebanyak 445 jemaah dan kloter 26 sebanyak 167 jemaah.

Halaman:


Terkini Lainnya
Modus Penyelundupan Obat-obatan Daftar G Asal Surabaya ke Makassar
Modus Penyelundupan Obat-obatan Daftar G Asal Surabaya ke Makassar
Makassar
2.486 Pekerja Menganggur, PHK di Sulsel Nomor 6 Se-Indonesia: Industri Nikel Lesu?
2.486 Pekerja Menganggur, PHK di Sulsel Nomor 6 Se-Indonesia: Industri Nikel Lesu?
Makassar
Kejati Sulsel Selamatkan Kerugian Negara Rp 36,6 Miliar dari Kasus Korupsi Sepanjang 2025
Kejati Sulsel Selamatkan Kerugian Negara Rp 36,6 Miliar dari Kasus Korupsi Sepanjang 2025
Makassar
Menhan Sjafrie Ungkap 80 Persen Timah Indonesia Dibawa ke Luar Negeri Tanpa Pajak
Menhan Sjafrie Ungkap 80 Persen Timah Indonesia Dibawa ke Luar Negeri Tanpa Pajak
Makassar
Culik Dan Cabuli Bocah 10 Tahun, Residivis Di Gowa Ditembak Polisi
Culik Dan Cabuli Bocah 10 Tahun, Residivis Di Gowa Ditembak Polisi
Makassar
Menhan Sjafrie Soroti Bencana Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Dijaga, Perlu Militer Kuat
Menhan Sjafrie Soroti Bencana Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Dijaga, Perlu Militer Kuat
Makassar
Skandal Perselingkuhan Pejabat DPRD di Sulsel Mencuat dari Video Mantan Suami, PKB dan BK Bergerak
Skandal Perselingkuhan Pejabat DPRD di Sulsel Mencuat dari Video Mantan Suami, PKB dan BK Bergerak
Makassar
Realisasi Investasi Makassar Triwulan III 2025 Capai Rp 4 Triliun
Realisasi Investasi Makassar Triwulan III 2025 Capai Rp 4 Triliun
Makassar
Inggris Bantu Makassar Rancang Stadion hingga Integrasi Transportasi
Inggris Bantu Makassar Rancang Stadion hingga Integrasi Transportasi
Makassar
Sengketa Lahan 16 Hektar di Makassar Memanas, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pemalsuan Dokumen
Sengketa Lahan 16 Hektar di Makassar Memanas, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pemalsuan Dokumen
Makassar
GMTD Gugat PT Hadji Kalla Imbas Konflik Lahan, Sidang Perdana Dijadwalkan 9 Desember
GMTD Gugat PT Hadji Kalla Imbas Konflik Lahan, Sidang Perdana Dijadwalkan 9 Desember
Makassar
Viral Pria di Gowa Diseret Rombongan Pemotor, Diduga Pelaku Pemerkosaan
Viral Pria di Gowa Diseret Rombongan Pemotor, Diduga Pelaku Pemerkosaan
Makassar
Sekda Sulsel Ingatkan Kepala Sekolah: Jika Tak Mampu Jadi Manajer Talenta Global, Kembali Jadi Guru
Sekda Sulsel Ingatkan Kepala Sekolah: Jika Tak Mampu Jadi Manajer Talenta Global, Kembali Jadi Guru
Makassar
2 Nelayan Tersambar Petir di Perairan Makassar, Satu Tewas, Satu Kritis
2 Nelayan Tersambar Petir di Perairan Makassar, Satu Tewas, Satu Kritis
Makassar
Polemik PBNU, Cak Imin: Kelakuan PBNU Kecewakan Masyarakat NU
Polemik PBNU, Cak Imin: Kelakuan PBNU Kecewakan Masyarakat NU
Makassar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau