Di Tengah Efisiensi Anggaran, Angka Kemiskinan di Luwu Turun 0,73 Persen

LUWU, KOMPAS.com – Di tengah tren efisiensi anggaran yang melanda banyak pemerintah daerah pada 2025, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, justru berhasil mencatatkan capaian positif dengan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (03/10/2025) merilis data bahwa kemiskinan di Luwu turun 0,73 persen sepanjang periode 2024-2025.

Baca juga: Masih Ada 3,36 Juta Warga Miskin, Jateng Targetkan Penurunan Kemiskinan Jadi 5 Persen

Bupati Luwu Patahudding bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu disebut berhasil mengakselerasi program pengentasan kemiskinan sehingga menempatkan Luwu dalam lima besar daerah dengan capaian tercepat di Sulawesi Selatan.

Kepala BPS Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, angka kemiskinan di Luwu turun dari 11,70 persen pada 2024 menjadi 10,97 persen pada 2025.

Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,73 persen atau setara dengan 2.480 jiwa.

“Jumlah penduduk miskin berkurang dari 44.240 jiwa pada 2024 menjadi 41.760 jiwa di tahun 2025. Penurunan ini menempatkan Luwu di posisi keempat daerah dengan tingkat penurunan kemiskinan terbesar di Sulsel,” kata Cakra kepada wartawan, Jumat (03/10/2025).

Cakra menyebut, tiga daerah lain yang mencatat penurunan lebih tinggi adalah Parepare (0,83 persen), Pangkep (0,81 persen), dan Luwu Timur (0,76 persen).

Sementara Luwu berada di atas sejumlah daerah lain seperti Toraja Utara (0,68 persen), Bulukumba (0,65 persen), Wajo (0,61 persen), Bantaeng (0,58 persen), dan Makassar (0,54 persen).

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program kerakyatan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Luwu di bawah kepemimpinan Patahudding-Dhevy.

Program itu antara lain berupa penyaluran bantuan sosial, pemberian bibit pertanian, serta percepatan penyerapan tenaga kerja melalui investasi perusahaan yang beroperasi di wilayah Luwu.

“Langkah-langkah ini memberi dampak nyata, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah,” ucapnya.

Selain penurunan persentase penduduk miskin, indikator lain juga menunjukkan tren perbaikan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) misalnya, turun dari 2,05 poin pada 2024 menjadi 1,49 poin pada 2025.

Adapun indeks keparahan kemiskinan (P2) menyusut dari 0,53 poin menjadi 0,28 poin pada periode yang sama.

“Dengan kondisi ini, Pemkab Luwu akan lebih mudah menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit pada tahun-tahun mendatang, terutama melalui intervensi pembangunan berbasis kerakyatan,” ujarnya.

Baca juga: Batang Gemilang, Ekonomi Tumbuh 7,49 Persen dan Kemiskinan Turun ke 7,79 Persen

Menurut Cakra, dalam penghitungan angka kemiskinan, BPS menggunakan dua variabel utama, yakni pengeluaran konsumsi makanan (seperti beras, ikan, telur, hingga kapurung dan rokok) serta non-makanan (biaya listrik, air, cicilan, dan kebutuhan rutin lainnya).

Di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan, capaian Luwu dianggap menjadi salah satu bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat penurunan kemiskinan.

“Data ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan kemiskinan di tengah tren efisiensi anggaran yang saat ini menjadi fokus di banyak daerah,” tuturnya.