Demo Kenaikan Pajak 300 Persen di Bone Ricuh, Kaca Kantor DPRD Pecah

BONE, KOMPAS.com – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di depan kantor DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh pada Selasa (12/8/2025) sore.

Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bone terlibat bentrok dengan aparat keamanan gabungan, yang mengakibatkan sejumlah kaca pintu kantor DPRD pecah.

Baca juga: PBB Dibatalkan, Demo di Pati Tetap Digelar Hari Ini, Tuntutan Kini Minta Bupati Mundur

Aksi Protes Berujung Kericuhan

Unjuk rasa yang digelar di Jalan Stadion Lapatau ini awalnya berjalan dengan damai.

Sekitar pukul 14.00 WITA, puluhan mahasiswa memulai orasi mereka, dengan tegas menolak kebijakan kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

"Kenaikan pajak hingga 300 persen kami nilai tidak manusiawi dan harus dibatalkan," teriak Ketua Umum HMI Cabang Bone, Andi Miftahul Amri, dalam orasinya.

Situasi mulai memanas ketika massa merasa aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan dari para anggota dewan.

Para pengunjuk rasa kemudian mencoba merangsek masuk ke dalam gedung untuk mencari para legislator.

Upaya ini langsung dihalangi oleh barikade Satpol PP dan polisi, sehingga aksi saling dorong tidak terhindarkan dan berujung pada pecahnya kaca pintu.

Baca juga: Ternyata, Ini Alasan Rasio Pajak Indonesia Tak Setinggi Negara ASEAN Lain

Ketua DPRD Bone Janji Batalkan Kenaikan Pajak

Kericuhan akhirnya mereda setelah pimpinan DPRD Bone bersedia menemui dan berdialog dengan perwakilan mahasiswa.

Dalam dialog tersebut, pihak DPRD justru mengaku kaget dengan adanya kebijakan kenaikan pajak tersebut, karena menurut mereka prosesnya masih dalam tahap pembahasan.

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinong, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bermasalah secara legalitas dan pihaknya berkomitmen untuk mengawalnya.

"Kami berkomitmen mengawasi setiap kebijakan agar sesuai aturan. Kenaikan PBB-P2 tahun ini tidak memenuhi asas legalitas penetapan, sehingga harus dibatalkan atau ditunda,” tegas Andi Tenri melalui sambungan telepon pada Rabu, (13/8/2025).

Usai berdialog dengan anggota DPRD, massa pengunjuk rasa kemudian meninggalkan DPRD dan berjanji akan kembali melakukan aksi yang sama jika kenaikan pajak ini tidak dibatalkan.