KPU Palopo Terkendala Pencairan Anggaran Pilkada, Baru Cair Rp 1 Miliar

PALOPO, KOMPAS.com – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah dekat. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, Sulawesi Selatan masih terkendala pencairan anggaran Pilkada dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin mengatakan, hingga saat ini, KPU Kota Palopo baru menerima anggaran Pilkada sebesar Rp 1 miliar dari pemerintah Kota Palopo dari anggaran Rp 23 Miliar yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Baca juga: Diisukan Bakal Ikut Maju Pilkada, Kapolda Jateng: Itukan Urusan Partai

“Berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam NPHD, Pemerintah Kota berkewajiban mengalokasikan anggaran Rp 23 M untuk Pilkada 2024. anggaran Pilkada ini dibayarakan dalam dua tahap,” kata Irwandi Djumadin saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2024) sore.

Menurut Irwandi, seharusnya tahap pertama pencairan sebesar 40 persen atau Rp 9,2 Miliar yang sudah harus direalisasikan pada Desember 2023.

Sementara tahap dua sebesar 60 persen atau Rp Rp 13,8 Miliar direalisasikan pada Mei 2024.

"Namun hingga saat ini yang terealisasi baru Rp 1 Miliar," ungkapnya.

Irwandi mengatakan, pada pencairan tahap pertama Pemkot Palopo hanya mentransfer Rp 1 Miliar ke rekening KPU Kota Palopo dengan catatan kekurangan Rp 8,2 M akan direaliasaikan pada Januari 2024.

"Tetapi hingga saat ini belum ada penambahan (transferan anggaran) oleh Pemkot Palopo,” imbuhnya.

Irwandi melanjutkan, pihaknya sudah beberapa kali menanyakan pencairan anggaran Pilkada Palopo namun belum terealisasi.

“Kami beberapa kali menemui penjabat (Pj) wali kota Palopo untuk menanyakan pencairan anggaran Pilkada, terakhir kali sebelum lebaran, Pj Wali Kota Palopo berjanji akan mengupayakan pencaiaran anggaran Pilkada pada pertengahan April 2024, namun hingga saat ini belum ada realisasi,” ujar Irwandi.

Terkait anggaran Pilkada yang belum dicairkan secara keseluruhan, pihaknya dalam waktu dekat akan bersurat ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar menfasilitasi pencairan anggaran Pilkada melalui Gubernur Sulawesi Selatan.

“Kami berharap agar Pemerintah Kota Palopo bisa lebih serius dalam menyukseskan Pilkada di Kota Palopo. kenapa saya katakan pemkot tidak serius, karena Pemkot tidak memasukkan anggaran Pilkada dalam skala prioritas,” tutur Irwandi Djumadin.

Baca juga: Sepekan PDI-P Buka Pendaftaran Pilkada Madiun, Belum Ada yang Ambil Formulir

“Bayangkan saja, ketika kami bersama Ketua Bawaslu Kota Palopo menemui Kepala BPKAD Kota Palopo mempertanyakan tidak dicairkannya sisa anggaran tahap pertama pada bulan Januari lalu. Kepala BPKAD Palopo menjawab bahwa pihaknya lupa memasukkan anggaran Pilkada sebagai salah satu mata anggaran yang harus dibayarkan pada Januari 2023. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami,” jelas Irwandi Djumadin.

Walaupun pencairan anggaran belum ada kejelasan dari Pemkot, Irwandi menayatakan bahwa pihaknya tetap fokus menyusun program kerja dan melaksanakan setiap tahapan Pilkada berdasarkan anggaran yang tersedia.

“Saat ini kami fokus untuk menyusun program kerja dan melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” tambah Irwandi Djumadin.