Perusahaan Milik Mentan Amran Berminat Akuisisi Saham PSM Makassar

MAKASSAR, KOMPAS.com - Isu PT Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) bakal diakuisisi kini kembali mencuat. Ada dua perusahaan yang diisukan akan mengambil alih perusahaan yang mengelola klub PSM Makassar itu. 

Pertama adalah perusahaan milik Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, PT Tiran Group.

Kedua adalah perusahaan milik pengusaha asal Batulicin, Kalimantan Selatan, Haji Andi Syamsuddin Arsyad atau kerap disapa Haji Isam bernama PT Jhonlin Group.

Baca juga: Sadikin Aksa Bantah PSM Diakusisi Senilai Rp 605 Miliar

Seperti diketahui, tim yang berjuluk Juku Eja itu sedang mengalami masalah finansial.

Terkait kabar PT Tiran ingin mengakuisisi PT PSM, putra Mentan Andi Amran Sulaiman yakni Andi Amar Ma'ruf Sulaiman membenarkan isu tersebut. 

"(Iya) betul," kata Andi Amar Ma'ruf Sulaiman saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/1/2024) malam.

Dia mengatakan, PSM Makassar merupakan tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) sehingga sangat disayangkan jika PSM saat ini diterpa isu finansial.

Padahal, pada musim lalu PSM Makassar menjadi Juara Liga 1.

"PSM Makassar satu-satunya tim potensial dari Indonesia timur, dan satu-satunya tim kebanggaan masyarakat Sulsel yang berlaga di kancah sepak bola nasional," ujarnya.

Dia mengaku siap mengambil alih jika Direktur Utama PT PSM Makassar, Sadikin Aksa, melepas sahamnya. 

"Kenapa tidak, kita mau lihat pemain berlaga tanpa adanya beban pikiran terkait tunggakan gaji dan lainnya. Kalau sepak bola kita ingin maju, kenapa tidak?" jelasnya.

Oleh karenanya, ia tak mempermasalahkan jika nantinya PSM Makassar diakuisisi.

"Kita masyarakat Sulsel ingin melihat PSM Makassar bisa berlaga tanpa beban di lapangan. Kemenangan PSM adalah kemenangan rakyat Sulsel," tandasnya.

Bukan hanya soal isu akuisisi, jawara Liga 1 musim 2023 ini juga diduga terlilit utang sebesar Rp 5 miliar kepada Sekretaris Munafri Arifuddin, Seshie Erisoya.

Bahkan, Seshie Erisoya telah melayangkan surat ultimatum terakhir nomor 10/T.A/B/XII/2023, tertanggal 20 Desember 2023.