Punya Harta Rp 204 Miliar, Wali Kota Makassar: Semua Bisa Dipertanggungjawabkan Sumbernya

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto angkat bicara mengenai kekayaannya yang meningkat dari Rp 33 miliar di 2013 menjadi Rp 204 miliar di 2021. 

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu membenarkan kekayaannya meningkat berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Danny mengatakan, pada periode pertama, dirinya melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 33 miliar.

Namun, setelah terpilih sebagai Wali Kota Makassar pada 2014, dirinya kembali melaporkan dan merevisi harta kekayaannya sebesar Rp 100 miliar lebih.

Baca juga: Wali Kota Makassar Pasang Status Medsosnya Foto Bareng Ganjar

"Kita kan tidak tahu apa saja yang dilaporkan saat mencalonkan. Jadi, saat terpilih jadi Wali Kota Makassar periode pertama 2014, saya revisi Rp 100 miliar lebih. Revisi itu di antaranya, seluruh emas, tas-tas istri, tanah dan lainnya," kata Danny, yang dikonfirmasi, pada Selasa (7/3/2023).

Danny mengungkapkan, bahwa ada sebidang tanahnya di kawasan Tanjung Kota Makassar yang telah dia jual.

Kemudian, dia membeli tanah yang luas di kawasan Tokka, Kabupaten Maros.

Beberapa tahun kemudian, nilai tanahnya itu pun naik hingga 2 kali lipat.

"Jadi, ada pertambahan nilai dari penjualan dan pembelian lahan, naik dari tahun ke tahun.  Itu juga bukan hanya satu lahan, tapi ada beberapa," ujar dia.

Danny menuturkan, sebelum dirinya menjadi Wali Kota Makassar, dia berprofesi sebagai pengusaha.

Sehingga, beberapa usaha yang ditangani keluarganya menambah jumlah kekayaannya.

"Saya kan melaporkan semua jumlah kekayaan, tidak ada yang saya sembunyikan. Semua nilai kekayaan bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dari mana. Yang harus disorot itu, orang yang tidak laporkan kekayaannya dan menyembunyikannya serta tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber kekayaannya dari mana diperolehnya," terang dia.

Baca juga: Wali Kota Makassar Minta Warga Jangan Lengah, Hujan Akan Kembali Rabu Dini Hari hingga Pagi

Danny Pomanto yakin, LHKPN yang dilaporkan ke KPK tidak masalah.

Ia menilai KPK lebih cerdas memeriksa dan menyelidiki LHKPN semua pejabat.

"Memang sih, saya sedikit-sedikit dikaitkan dengan politik. Tapi tidak masalah, yang jelas saya benar dan tidak mau melanggar aturan dan hukum. Apalagi, saya sudah menjabat Wali Kota Makassar 2 periode hampir 10 tahun, jelas nilai kekayaan terus bertambah," tutur dia.