Salin Artikel

Punya Harta Rp 204 Miliar, Wali Kota Makassar: Semua Bisa Dipertanggungjawabkan Sumbernya

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto angkat bicara mengenai kekayaannya yang meningkat dari Rp 33 miliar di 2013 menjadi Rp 204 miliar di 2021. 

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu membenarkan kekayaannya meningkat berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Danny mengatakan, pada periode pertama, dirinya melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 33 miliar.

Namun, setelah terpilih sebagai Wali Kota Makassar pada 2014, dirinya kembali melaporkan dan merevisi harta kekayaannya sebesar Rp 100 miliar lebih.

"Kita kan tidak tahu apa saja yang dilaporkan saat mencalonkan. Jadi, saat terpilih jadi Wali Kota Makassar periode pertama 2014, saya revisi Rp 100 miliar lebih. Revisi itu di antaranya, seluruh emas, tas-tas istri, tanah dan lainnya," kata Danny, yang dikonfirmasi, pada Selasa (7/3/2023).

Danny mengungkapkan, bahwa ada sebidang tanahnya di kawasan Tanjung Kota Makassar yang telah dia jual.

Kemudian, dia membeli tanah yang luas di kawasan Tokka, Kabupaten Maros.

Beberapa tahun kemudian, nilai tanahnya itu pun naik hingga 2 kali lipat.

"Jadi, ada pertambahan nilai dari penjualan dan pembelian lahan, naik dari tahun ke tahun.  Itu juga bukan hanya satu lahan, tapi ada beberapa," ujar dia.


Danny menuturkan, sebelum dirinya menjadi Wali Kota Makassar, dia berprofesi sebagai pengusaha.

Sehingga, beberapa usaha yang ditangani keluarganya menambah jumlah kekayaannya.

"Saya kan melaporkan semua jumlah kekayaan, tidak ada yang saya sembunyikan. Semua nilai kekayaan bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dari mana. Yang harus disorot itu, orang yang tidak laporkan kekayaannya dan menyembunyikannya serta tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber kekayaannya dari mana diperolehnya," terang dia.

Danny Pomanto yakin, LHKPN yang dilaporkan ke KPK tidak masalah.

Ia menilai KPK lebih cerdas memeriksa dan menyelidiki LHKPN semua pejabat.

"Memang sih, saya sedikit-sedikit dikaitkan dengan politik. Tapi tidak masalah, yang jelas saya benar dan tidak mau melanggar aturan dan hukum. Apalagi, saya sudah menjabat Wali Kota Makassar 2 periode hampir 10 tahun, jelas nilai kekayaan terus bertambah," tutur dia.

https://makassar.kompas.com/read/2023/03/07/141839778/punya-harta-rp-204-miliar-wali-kota-makassar-semua-bisa

Terkini Lainnya

Dukung Konservasi, Bulog Kembangkan Jambu Air Camplong di Sampang
Dukung Konservasi, Bulog Kembangkan Jambu Air Camplong di Sampang
Regional
Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Regional
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com