Debat Kedua Pilkada Sulsel 2024, Danny Pomanto Sebut Bencana Banjir dan Longsor di Luwu Raya karena Pertambangan

MAKASSAR, KOMPAS.com - Debat kandidat kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024 berlangsung di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, pada Minggu (11/11/2024) siang.

Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dan diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon) yaitu pason nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) dan paslon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati).

Baca juga: Debat Pilgub Sulsel Kembali Ricuh, Antar Pendukung Paslon Saling Lempar Batu

Dalam debat tersebut, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang lebih dikenal dengan sapaan Danny Pomanto, menyoroti dampak kegiatan pertambangan di Gunung Latimojong, Luwu.

Ia mempertanyakan kepada Andi, mengenai kajian yang dilakukan terkait izin pertambangan di daerah tersebut.

"Bapak kan sudah menjabat Gubernur, bagaimana kajiannya di Bastem, Luwu Utara? Izin atas Bastem itu jelas-jelas menyebabkan bencana di sekitar Luwu. Bagaimana tata ruangnya? Katanya Tata Ruang Sulawesi Selatan sudah selesai. Kenyataannya, di Luwu jadi banjir permanen," ungkap Danny.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Andi Sudirman menjelaskan bahwa izin pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi juga memiliki tanggung jawab.

Ia menekankan perlunya komitmen kepala daerah untuk menerapkan ekonomi hijau serta membuat regulasi yang mendukung.

Baca juga: Debat Pilkada Jateng, Luthfi Usul Revisi Perda Air Tanah Tiap 3 Bulan

"Contohnya, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang mengunci area yang tidak bisa ditambang dan area yang bisa ditambang meskipun mereka punya konsesi. Turunannya untuk provinsi adalah bagaimana penekanannya terhadap RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Kabupaten dan Kota," ujar dia.

"Ketika kami Gubernur, kami menginginkan area-area tambang di Sulawesi Selatan menjadi kepemilikan sepenuhnya pemerintah provinsi. Dalam artian, mengatur sepenuhnya tata ruang, sehingga kendali pertambangan diatur oleh Pemerintah Provinsi Sulsel," ujar Andi.