Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa di Palopo Duduki Ruang Paripurna DPRD

PALOPO, KOMPAS.com - Massa dari mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu (07/9/2022) siang, berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

Mahasiswa menduduki ruang kantor DPRD Kota Palopo. Mereka ingin bertemu langsung dengan unsur pimpinan DPRD.

Koordinator aksi lapangan Randi Mallari mengatakan mereka menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini karena berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan lainnya.

Baca juga: Demo Kenaikan Harga BBM, Jalan Malioboro Ditutup Sementara

“Kenaikan harga BBM bersubsidi Ini mengakibatkan berdampak pada masyarakat  dan mengakibatkan laju inflasi terutama pada bahan kebutuhan pokok di pasar,” kata Randi. 

Lanjut Randi, dalam aksi penolakan BBM bersubsidi hari ini, pihaknya akan menemui pimpinan DPRD untuk menyampaikan sikapnya. Dia meminta agar tuntutannya diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat.

“Kami ingin mengetahui sikap para pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo dalam hal penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” ucap Randi. 

Pada aksi tersebut para mahasiswa melakukan aksi bakar ban bekas di depan pintu gedung kantor DPRD. Asap pembakaran pun mengepul dan masuk ke dalam ruang gedung DPRD.

Tak sampai disitu, mahasiswa masuk dan menduduki ruang paripurna gedung DPRD untuk bertemu langsung dengan unsur pimpinan.

Setelah satu jam dalam ruang paripurna, para mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Kota Palopo Nurhaenih dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Irvan. 

Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaenih mengatakan terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi secara pribadi maupun kelembagaan menolaknya. 

“Dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini saya atas nama pribadi, atas nama lembaga DPRD Kota Palopo menyatakan menolak kenaikan harga BBM,” ujar Nurhaenih. 

Menurut Nurhaenih, sejak naiknya BBM dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terasa dialami warga. 

“Saya merasakan, keluarga saya merasakan, warga merasakan dan paling terasa pada harga kebutuhan pokok. Untuk itu kita semua sepakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tutur Nurhaenih. 

Aksi unjuk rasa ini berakhir setelah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo memberikan pernyataan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu juga mengirimkan pernyataan sikap penolakan ke sejumlah instansi melalui faksimili.