Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Karier Bupati Tojo Una-una Ilham Lawidu, Modal Rp 0 hingga Gadai SK Istri

Kompas.com, 3 Oktober 2025, 17:09 WIB
Diamanty Meiliana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi banyak orang, mungkin Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, tidak terdengar familiar dibandingkan Raja Ampat, Papua. Namun, keindahan alamnya bisa diadu.

Masih "virgin" begitu Bupati Tojo Una-una Ilham Lawidu menyebutnya.

Saking istimewanya, Togean juga mempunyai coral endemik yang disebut Acropora togeannensis.

"Karang itu, di seluruh dunia, hanya ada di Kabupaten Tojo Una-una," katanya saat berbincang dengan Kompas.com di Menara Kompas, Jumat (3/10/2025).

Dalam catatan Kompas.com, Kepulauan Togean merupakan salah satu ekosisten terumbu karang penting dari coral triangle yang berada di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Jepang, dan Australia.

Baca juga: Kepulauan Togean di Sulteng : Daya Tarik, Aktivitas, dan Cara Menuju

Secara umum, terumbu karang di kepualauan Togean memiliki empat tipe, yaitu karang tepi (fringing reef), karang penghalang (barrier reef), karang tombok (patch reef), dan karang cincin (atoli).

Inilah yang membuat Kepulauan Togean jadi destinasi favorit untuk diving.

"Bisnis paling besar itu, diving bawah laut," katanya lagi.

Sosok Bupati Ilham Lawidu

Ilham Lawidu merupakan putra daerah yang lahir di kepulauan Kabupaten Tojo Una-una tahun 1975.

Dia baru pindah ke kota, tepatnya ke Poso, saat SMA.

Dia lalu melanjutkan kuliahnya di Universitas Muhamadyah Palu dan bertemu dengan sosok perempuan yang akhirnya dipersunting menjadi istrinya.

Perjalanan politiknya pun dimulai.

Setelah beberapa tahun menikah, sang istri berkeinginan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tanah kelahiran Ilham, Tojo Una-una.

Baca juga: Gubernur Ansar Ahmad: Kepri Harus Jadi Telur Emas Negeri, Bukan Sekadar Jalur Kapal Dunia

Ilham lantas menyarankan untuk langsung tes di lokasi. Sebab, jika mengikuti tes di kota, kesempatannya mungkin lebih kecil dibandingkan tes langsung di kabupaten.

Sang istri menuruti perkataan Ilham dan akhirnya diterima sebagai perawat PNS di Kabupaten Tojo Una-una.

Ilham yang saat itu berprofesi sebagai pengacara, akhirnya melepaskan kariernya dan ikut istrinya "pulang kampung".

Di pulau, begitu Ilham menyebutnya, dia kebingungan.

Baca juga: Inovasi Bupati Tangerang: KTP Diantar ke Rumah, Sekolah Swasta Gratis, Beasiswa sampai Kairo

"Karena (selama ini) tinggalnya di kota, di pulau stress saya. Mau kerja apa ini? Saya kan di Poso pengacara," katanya terkekeh.

"Akhirnya ya bantu-bantu masyarakat saja. Dipanggil kerja bakti buat jalan, buat jembatan, buat lapangan bola, buat masjid. Ini semuanya gotong royong sama masyarakat," katanya mengenang masa-masa awal pindah ke pulau.

Didukung Masyarakat Jadi Anggota DPRD, Modal Rp 0

Ilham akhirnya dikenal luas oleh masyarakat kepulauan sampai akhirnya warga mendorong dia menjadi anggota DPRD.

Ilham sempat ragu, namun saat itu warga kepulauan mendukungnya.

"Saya bilang, jadi anggota DPRD itu butuh duit, tidak hanya ngomong doang. Mereka bilang, tidak pakai duit. Kita jamin dan terpenuhi. Ya sudah (terpilih)," katanya.

Ilham pertama kali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una tahun 2014 dari Partai Golkar.

Dia menyebutkan, tidak ada sepeserpun uang pribadinya dipakai untuk kampanye atau kebutuhan lainnya.

Baca juga: Bupati SBT: Sagu Identitas Maluku, Harus Jadi Brand Unggulan Daerah

Menyelam di Pulau Togean.https://pesona.travel/ Menyelam di Pulau Togean.

Berkat kedekatannya dengan masyarakat, dia terpilih dengan suara terbanyak dari pulau tersebut.

Ilham tidak lupa dengan dukungan tersebut.

Ia mengembalikan kepercayaan tersebut dengan menyerahkan seluruh gajinya untuk kebutuhan warga di kepulauan.

"Jadi karena saya tidak mengeluarkan uang pribadi sepeserpun, hasil saya menjadi anggota DPRD saya kasih ke masyarakat," katanya.

Sempat Gadaikan SK PNS Istri

Aksi Ilham ini ternyata diprotes sang istri.

Menurut Ilham, istrinya meminta gajinya sebagai anggota DPRD yang saat itu sebesar Rp 27 juta.

"Saya bilang, kan yang milih saya masyarakat jadi kasihnya ke masyarakat," tuturnya.

Sikap Ilham ini mempermulus jalannya maju untuk periode selanjutnya sebagai anggota DPRD, tahun 2019. Dukungan masyarakat masih kuat.

Tapi, dana tidak ada.

"Karena duitnya (gaji) dikasih-kasih (ke masyarakat), jadi ambil duit dimana?" ucapnya.

Dia lantas membujuk istrinya untuk membiayainya maju lagi jadi anggota DPRD.

Istrinya protes karena selama ini dia tidak pernah menerima gaji, tapi malah diminta uang untuk kampanye.

Baca juga: Bupati Tapteng Masinton Pasaribu: Awalnya Tak Tertarik, Tapi Masyarakat Minta Saya Pulang

"Saya bilang, kalau kau enggak kasih gajimu, SK PNS enggak mau digadai di bank, kemungkinan saya enggak terpilih lagi jadi anggota DPRD," katanya.

Akhirnya istrinya luluh.

Berkat hasil menggadaikan SK PNS istrinya yang bernilai Rp 100 juta itu, Ilham pun sukses terpilih kembali jadi anggota DPRD.

Gajinya Dinikmati Warga, Ilham Nikmati Gaji Istri

Kariernya di DPRD lalu beralih ke pemerintahan karena digandeng oleh bupati petahana saat itu untuk maju sebagai wakil bupati.

Didukung oleh partainya, Golkar, ia pun ikut Pilkada.

Saat itu pun dia bilang kalau dirinya tidak punya uang.

"Saya tanya ke bupati, saya siap tapi saya enggak punya duit. Dia bilang, enggak perlu duit yang penting kau mau. Akhirnya terpilih," katanya.

Baca juga: Wisata Pulau Togean, Diving di Laut hingga Bermain dengan Ubur-ubur

Ilham terpilih menjadi wakil bupati bersama Bupati Tojo Una-una Mohamad Lahay dan menjabat dari 30 April 2021 sampai 20 Februari 2025.

Di Pilkada 2024, dia terpilih sebagai Bupati Tojo Una-una. Modal dari mana?

Kali ini dia mengaku mendapat dukungan dari banyak pihak. Ia bersyukur ada hasil survei, temasuk dari Litbang Kompas, yang memperkenalkan sosok dirinya.

"Orang-orang kan lihat survei itu. Begitu lihat surveinya saya tinggi, ya mereka berlomba untuk membantu saya," katanya.

Kini, sikapnya tetap tidak berubah. Uang gajinya dinikmati masyarakat.

"Saya nikmati gaji istri," katanya yang memancing tawa tim Kompas.com.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Modus Penyelundupan Obat-obatan Daftar G Asal Surabaya ke Makassar
Modus Penyelundupan Obat-obatan Daftar G Asal Surabaya ke Makassar
Makassar
2.486 Pekerja Menganggur, PHK di Sulsel Nomor 6 Se-Indonesia: Industri Nikel Lesu?
2.486 Pekerja Menganggur, PHK di Sulsel Nomor 6 Se-Indonesia: Industri Nikel Lesu?
Makassar
Kejati Sulsel Selamatkan Kerugian Negara Rp 36,6 Miliar dari Kasus Korupsi Sepanjang 2025
Kejati Sulsel Selamatkan Kerugian Negara Rp 36,6 Miliar dari Kasus Korupsi Sepanjang 2025
Makassar
Menhan Sjafrie Ungkap 80 Persen Timah Indonesia Dibawa ke Luar Negeri Tanpa Pajak
Menhan Sjafrie Ungkap 80 Persen Timah Indonesia Dibawa ke Luar Negeri Tanpa Pajak
Makassar
Culik Dan Cabuli Bocah 10 Tahun, Residivis Di Gowa Ditembak Polisi
Culik Dan Cabuli Bocah 10 Tahun, Residivis Di Gowa Ditembak Polisi
Makassar
Menhan Sjafrie Soroti Bencana Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Dijaga, Perlu Militer Kuat
Menhan Sjafrie Soroti Bencana Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Dijaga, Perlu Militer Kuat
Makassar
Skandal Perselingkuhan Pejabat DPRD di Sulsel Mencuat dari Video Mantan Suami, PKB dan BK Bergerak
Skandal Perselingkuhan Pejabat DPRD di Sulsel Mencuat dari Video Mantan Suami, PKB dan BK Bergerak
Makassar
Realisasi Investasi Makassar Triwulan III 2025 Capai Rp 4 Triliun
Realisasi Investasi Makassar Triwulan III 2025 Capai Rp 4 Triliun
Makassar
Inggris Bantu Makassar Rancang Stadion hingga Integrasi Transportasi
Inggris Bantu Makassar Rancang Stadion hingga Integrasi Transportasi
Makassar
Sengketa Lahan 16 Hektar di Makassar Memanas, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pemalsuan Dokumen
Sengketa Lahan 16 Hektar di Makassar Memanas, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pemalsuan Dokumen
Makassar
GMTD Gugat PT Hadji Kalla Imbas Konflik Lahan, Sidang Perdana Dijadwalkan 9 Desember
GMTD Gugat PT Hadji Kalla Imbas Konflik Lahan, Sidang Perdana Dijadwalkan 9 Desember
Makassar
Viral Pria di Gowa Diseret Rombongan Pemotor, Diduga Pelaku Pemerkosaan
Viral Pria di Gowa Diseret Rombongan Pemotor, Diduga Pelaku Pemerkosaan
Makassar
Sekda Sulsel Ingatkan Kepala Sekolah: Jika Tak Mampu Jadi Manajer Talenta Global, Kembali Jadi Guru
Sekda Sulsel Ingatkan Kepala Sekolah: Jika Tak Mampu Jadi Manajer Talenta Global, Kembali Jadi Guru
Makassar
2 Nelayan Tersambar Petir di Perairan Makassar, Satu Tewas, Satu Kritis
2 Nelayan Tersambar Petir di Perairan Makassar, Satu Tewas, Satu Kritis
Makassar
Polemik PBNU, Cak Imin: Kelakuan PBNU Kecewakan Masyarakat NU
Polemik PBNU, Cak Imin: Kelakuan PBNU Kecewakan Masyarakat NU
Makassar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau