Polda Sulsel Digugat Rp 800 Miliar karena Hilang Saat Kerusuhan Makassar, Sidang Perdana Digelar 25 September

MAKASSAR, KOMPAS.com– Gugatan warga Kota Makassar senilai Rp 800 miliar terhadap Polda Sulsel terkait pola pengamanan saat kerusuhan yang membakar dua gedung DPRD akan segera disidangkan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sibali, menyebut sidang perdana digelar Kamis pekan depan, 25 September 2025.

"25 September sudah ditetapkan sidang pertamanya," kata Sibali, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: Dinilai Hilang Saat Kerusuhan di Makassar, Polda Sulsel Digugat Rp 800 Miliar

Sidang akan dipimpin hakim ketua Harris Tewa, dengan dua hakim anggota Abdul Rahman Karim dan Bintang AL. Sidang tersebut terbuka untuk umum.

Kuasa hukum penggugat, Muallim Bahar, membenarkan agenda tersebut. Ia menyatakan tengah melakukan persiapan menghadapi sidang.

"Sidang pertama nanti tanggal 25 September," ucapnya.

Gugatan itu diajukan Muhammad Sulhadrianto Agus (29) ke PN Makassar pada Senin (8/9/2025) dengan nomor perkara 409/Pdt.G/2025/PN.Mks.

Ia menilai Polda Sulsel lalai dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 yang berujung rusuh dan membakar kantor DPRD Sulsel serta DPRD Makassar.

"Hari ini kami dari kuasa hukum penggugat secara resmi mendaftarkan gugatan kami di PN Makassar terkait perbuatan melawan hukum, melawan yakni Polda Sulsel," ujar Muallim saat itu.

Baca juga: Digugat Rp 800 Miliar Buntut Kerusuhan di Makassar, Begini Respons Polda Sulsel

Menurutnya, gugatan berkaitan dengan lemahnya pengamanan polisi pada hari kerusuhan.

Polisi dinilai tak hadir untuk mengawal aksi, sehingga berujung kerusuhan yang membakar gedung DPRD hingga menewaskan 4 orang.

"Sekarang pertanyaannya, kepolisian dimana waktu itu, hilang, jangan tiba-tiba datang menjadi pahlawan bahwa sudah ada tersangka," ucap Muallim.

Ia menambahkan, saat kejadian diduga tidak ada aparat di lokasi, bahkan tanpa antisipasi intelijen.

Baca juga: Menko Yusril Awasi Gugatan Rp 800 Miliar Warga ke Polda Sulsel

Perkara ini turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menegaskan gugatan bernilai ratusan miliar itu akan diawasi langsung oleh pihaknya, sekaligus mendorong Polda Sulsel untuk menjawab di pengadilan.

"Kami juga akan mengawasi. Saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Kita menghormati hak setiap orang, hak setiap orang negara untuk mengambil upaya hukum," kata Yusril di Mapolda Sulsel, Rabu (10/9/2025).