Penulis
KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memahami jalan pikiran Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah awal menyusun arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional.
Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bappeda Sulteng, Kota Palu, Senin (14/4/2025)
Dalam forum strategis tersebut, Bima Arya mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah untuk menyelami pokok-pokok pemikiran Presiden, sebagaimana tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya.
“Paradoks Indonesia (dan Solusinya). Silakan baca ini, maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai (pemikiran Presiden Prabowo),” ujarnya, mewakili Mendagri Tito Karnavian, dikutip dari siaran pers Kemendagri.
Baca juga: Bima Arya Ungkap Prabowo Murka Anggaran Stunting Habis untuk Perjalanan Dinas
Menurut Bima, pemahaman terhadap visi Presiden menjadi kunci untuk meresapi latar belakang lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga efisiensi anggaran.
Ia menyebut, inspirasi Presiden diambil dari keberhasilan reformasi ekonomi yang dijalankan Deng Xiaoping di Tiongkok.
“Saya mengajak Bapak-Ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum kita mengotak-atik RPJMD dan lain sebagainya,” tambahnya.
Bima juga menyinggung upaya Indonesia menghindari jebakan pendapatan menengah.
Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, arah pembangunan difokuskan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Untuk itu, ia menekankan peran sistem ekonomi campuran yang mampu membuka ruang investasi sekaligus melindungi masyarakat bawah melalui kebijakan seperti Koperasi Desa Merah Putih.
Baca juga: Bicara soal Anggaran, Bima Arya: Pak Prabowo Sudah Murka, Lebih dari Marah...
Di hadapan peserta Musrenbang, Bima mengapresiasi gaya kepemimpinan Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang dinilainya mampu membangun keakraban dengan jajarannya—sebuah modal penting untuk memperkuat sinergi antar-pemerintah daerah.
“Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret kita semua diminta untuk fokus pada tiga hal ini. Setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota, bupati,” tandasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, jajaran bupati/wali kota se-Sulteng, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang