MAKASSAR, KOMPAS.com - Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi membantah skenario borong partai dan melawan kotak kosong di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024.
Hal tersebut dibantah Fatmawati Rusdi yang merupakan istri Ketua DPW Nasdem Sulsel, Rusdi Masse kepada wartawan usai menerima surat rekomendasi dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Ketua Umum (Ketum), Kaesang Pangarep di Hotel Claro, Kota Makassar, Selasa (30/7/2024).
Baca juga: Golkar Siap Menangkan Khofifah-Emil meski Lawan Kotak Kosong
Menurut Fatmawati Rusdi, dengan mendapatkan rekomendasi dari PSI, tentunya menjadi kekuatan besar lagi.
"Karena kita tahu, PSI ini identik dengan partai milenial, partainya anak muda. Nah, kita tau sendiri kalau anak muda yang bergerak," katanya.
Hingga saat ini, kata dia, pasangan bakal calon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi telah mendapat usungan dari 4 partai.
"Alhamdulillah, Partai Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan PSI," ungkapnya.
Fatmawati Rusdi juga tidak menutup bagi partai lainnya untuk berkoalisi.
"Insya Allah. Kita masih berkomunikasi dengan elite-elite partai," ujarnya.
Saat ditanya ingin memborong semua partai dan hanya ada pasangan tunggal di Pilgub Sulsel melawan kotak kosong, Fatmawati Rusdi mengaku tidak ada skenario tersebut.
"Saya rasa baik Andi Sudirman Sulaiman maupun saya, tidak pernah punya skenario kotak kosong tersebut. Kalau kita melihat dinamika politik hari ini, masih dinamis. Semua pasti kandidat mau maju, apalagi mereka kader-kader partai. Pastinya, partainya ingin kader yang maju dong. Tapi sejauh ini, kita ada komunikasi dan kita tunggu saja hasilnya seperti apa," bantahnya.
Baca juga: PDI-P Rekomendasikan Fauzi-Imam untuk Pilkada Sumenep 2024, Potensi Calon Tunggal Menguat
Menampik isu memborong partai, Fatmawati Rusdi mengungkapkan bahwa baru beberapa partai yang mengusungnya.
"Kemudian karena Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah bersama kami. Ya, suatu keniscayaan partai lain juga akan mengusung. Kalau DPW sudah mengusulkan, keputusan tertinggi ada di tingkat DPP," tambahnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang