Alasan ASN Diminta Tidak Berbelanja di Operasi Pasar Murah

GORONTALO, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Tomsi Tohir meminta agar aparatur sipil negara (ASN) tidak berbelanja di operasi pasar murah yang digelar pemerintah.

Hal ini diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung secara virtual, Senin (25/3/2024).

“Dari beberapa pasar yang kami cek dan kami lakukan evaluasi yang banyak belanja di sana itu justru ASN bukan masyarakat. Padahal operasi pasar murah itu diadakan untuk masyarakat agar dapat meringankan beban mereka. Oleh karena itu, tolong operasi pasar murah ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya,” kata Tomsi, dikutip dari rilis, Senin.

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran Netralitas ASN Kedua Terbesar Setelah Etik

Tomsi juga meminta kepada para kepala daerah agar operasi pasar murah tidak hanya jadi acara seremonial belaka.

Ia meminta agar kegiatan pasar murah benar-benar dilaksanakan dengan mengumumkannya secara luas kepada masyarakat.

“Banyak teman-teman kepala daerah yang hanya melaksanakan operasi pasar murah secara seremonial. Pelaksanaan kegiatan hanya mengundang satu atau dua orang saja dari kelurahan kemudian setelah itu foto-foto, selanjutnya selesai, yang penting sudah ada dokumentasi,” paparnya.

Baca juga: Sering Salah Arti, Ini Beda antara PNS dan ASN

Baca juga: Bolehkah PNS Berambut Gondrong? Simak Penjelasan BKN

Upaya menekan laju inflasi

Kemendagri Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Senin (15/1/2024).

Terakhir, Tomsi meminta agar kegiatan sejenis operasi pasar murah, gerakan pasar murah, dan berbagai upaya konkret lainnya dapat terus dilaksanakan di masing-masing daerah.

Menurutnya, kegiatan semacam operasi pasar harus dilakukan secara terus menerus agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

“Operasi pasar murah harus dilaksanakan secara terus menerus. Jangan dilaksanakan hanya untuk memenuhi laporan, namun harus terus dilakukan agar tujuannya dapat tercapai,” imbuhnya.

Baca juga: Berlaku Besok, Ini Aturan Baru Jam Kerja ASN di Kabupaten Magelang

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, salah satu cara untuk mengendalikan inflasi yakni dengan operasi pasar.

Hal itu imbuhnya, sudah dilakukan di Gorontalo sejak Januari hingga Maret 2024 dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.

“Intervensi paling konkret yang sudah kita lakukan sejak Februari adalah pemberian subsidi beras. Selain itu, semua langkah-langkah ini selalu kita laporkan melalui inspektorat pada aplikasi yang disediakan Kemendagri," kata dia.

Baca juga: 400 ASN Dilaporkan Langgar Netralitas selama Pemilu 2024, Paling Banyak di Sulawesi

Selain pasar murah, Pemprov bebernya juga melaksanakan beragam hal terkait pengendalian inflasi, mulai dari operasi pasar, gerakan pangan murah, dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

“Pasar murah sepanjang Maret ini sudah kita laksanakan sebanyak tiga kali, kemudian operasi pasar 22 kali dan GPM itu di provinsi sudah 12 kali. Selanjutnya, beras SPHP yang sudah disalurkan dari GBB Talumolo sudah sebanyak 1.410.777,05 kg, sementara dari GSP Bongo Nol 235.315 kg, serta GSP Marisa Selatan 218.642 kg,” paparnya.

Ia berharap berbagai intervensi yang telah dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dapat membuahkan hasil pada April 2024 mendatang dengan turunnya angka inflasi Year on Year (YoY) Gorontalo, yang masih berada di atas rata-rata inflasi nasional.

Baca juga: Mengintip Jejak THR PNS, Dicetuskan Kabinet Sukiman, Diprotes Buruh hingga Cair 15 Mei 2020