Mendagri Ungkap Banyak Daerah di Sulsel yang Andalkan Transfer Pemerintah Pusat untuk Gaji Pegawai

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa masih banyak kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk belanja gaji pegawai.

Hal tersebut diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Gubernur Sulsel beserta 24 bupati/wali kota di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (27/1/2023).

Tito juga mengungkapkan sejumlah pemimpin daerah yang kesulitan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

Baca juga: Siap Maju di Pilgub Sulsel 2024, Wali Kota Makassar Akan Panaskan Suasana Politik

"Lebih besar anggaran belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Jadi banyak pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulsel lebih mengandalkan transfer dari pusat untuk belanja pegawai dan operasional," ungkapnya.

Tito berharap, paradigma diubah yakni bagaimana meningkatkan pendapatan lebih daerah. Seperti di Makassar, pendapatan dari sektor swasta Namun daerah lainnya ada juga yang sangat tergantung dari pendapatan dari transfer pusat.

"Upayakan PAD-nya lebih dominan daripada transfer pusat. Semua memang harus berpikir bekerja keras untuk pertumbuhan daerah," tegasnya.

Tito mengingatkan daerah agar belanja modal bisa optimal dan tepat sasaran sehingga uang yang beredar di masyarakat bisa diperkuat. Dia menuturkan jika Sulsel dan Makassar mempunyai fiskal lumayan cukup kuat berdasarkan PAD dan pertumbuhan sektor swasta.

"Kapasitas fiskalnya lumayan cukup kuat yang ditandai dengan PAD-nya tinggi adalah provinsi (Sulsel) serta Kota Makassar. Sekarang sektor swastanya hidup. Yang lain saya kira kepala daerahnya perlu bekerja keras untuk menaikkan PAD-nya," harapnya.

Sementara untuk penyerapan anggaran, lanjut Tito, sejumlah daerah di Sulsel pada tahun 2022 hanya 90 persen. Padahal saat ini pemerintah sedang fokus kepada pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Sisakan sedikit silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) untuk awal tahun berikutnya. Tapi jangan sampai terlalu jauh. Belanjanya jangan sampai tidak terserap supaya pertumbuhan ekonominya baik," tambahnya.