Polemik Ponpes Al Zaytun, Mahfud MD: Pesantrennya Kita Bina, Panji Gumilang yang Ada Masalah Hukum

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD mengaku Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun tidak melanggar hukum sehingga ponpes tersebut tidak akan dibubarkan.

Mahfud mengatakan, akan menjaga dan melakukan pembinaan terhadap Ponpes Al-Zaytun agar terus berkembang.

"Al-Zaytun sudah ditangai, Pesantren Al-Zaytun kita jaga, kita bina agar terus berkembang karena sebagai pondok pesantren dia tidak ada indikasi melakukan kesalahan sebagai pondok pesantren dan sekolah-sekolah tidak ada indikasi dia mencetak lulusan yang melanggar hukum, semuanya baik-baik saja," kata Mahfud MD, usai menghadiri acara Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Hukum Sulawesi di Hotel Claro Makassar, pada Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Ditanya soal Bakal Cawapres, Ganjar: Sebentar Lagi

Dia menuturkan, yang bermasalah dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum adalah pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Tetapi pengelolanya yang bernama Panji Gumilang ada beberapa masalah hukum yang diindikasikan, itu kita proses. Panji Gumilangnya, bukan pondok pesantrennya (melanggar hukum)," ujar dia.

Dia juga mengungkapkan jika ada masalah terkait ponpes di Indonesia, seharusnya jangan ada yang meminta agar ponpes tersebut dibubarkan.

Baca juga: Saat Ganjar Ungkap Satu Kata untuk Bacapres Lain di Rakernas Apeksi, Prabowo Senior, Anies Teman

Tapi, sebaiknya dilakukan pembinaan, sebab ponpes di punya peran penting dalam kemerdekaan di Indonesia.

"Semua pondok pesantren apapun itu, harus tetap dibina karena itulah sebenarnya modal kita merdeka. Pondok pesantren itu dulu berperan betul di dalam kemerdekaan sehingga sekarang ini harus dibina dan dikembangkan terus agar selalu adaptif terhadap perkembangan zaman," ujar dia.