Rapat soal Anggaran Ricuh, Pintu Kaca DPRD Bone Pecah

BONE, KOMPAS.com - Kericuhan terjadi saat rapat soal realisasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tahun 2023 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bone dengan anggota DPRD Kabupaten Bone, pada Rabu (7/6/2023), pukul 16.00 Wita.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, kericuhan berawal saaat sejumlah anggota dewan kesal dengan TAPD yang hendak mempercepat proses pembahasan anggaran. Padahal pembahasan dinilai belum sepenuhnya terbuka.

Baca juga: Ketua Panitia Pemungutan Suara di Demak Dianiaya Tetangga Sendiri, Berawal Protes Rapat Rekapitulasi DPS

"Kami kesal sebab pihak TAPD terus berusaha mempercepat perubahan anggaran ini. Padahal yang dibahas baru 23 persen dan mereka terus paksakan. Kami juga tidak tahu alasannya kenapa," kata Andi Muhammad Salam, Wakil ketua komisi IV DPRD Bone, yang dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon pada Kamis, (8/6/2023).

Rapat yang diwarnai interupsi ini kemudian berakhir dengan keributan hingga mengakibatkan pintu kaca ruang rapat pecah. 

Pihak Sekretariat DPRD yang dikonfirmasi terkait dengan peristiwa ini, membenarkan kejadian tersebut. Namun begitu, pihak DPRD enggan menyampaikan detail kejadian kemarin itu.

"Benar kejadiannya kemarin saat rapat APBD tahun 2023 yang diikuti oleh TAPD dan yang turut hadir termasuk Sekda," kata Andi Hasanuddin, Sekretaris Dewan, DPRD Bone melalui sambungan telepon pada Kamis, (8/6/2023).

Andi mengaju tidak mengetahui siapa pelaku perusakan kaca tersebut.

"Kami juga tidak tahu siapa pelaku perusakan yang mengakibatkan pintu kaca tersebut pecah kemungkinan terkena benturan saat keributan terjadi" katanya.  

Kericuhan ini mengakibatkan pintu kaca ruang rapat pecah. Kericuhan ini mereda setelah puluhan aparat kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan. Rapat pun ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

Sementara itu, pihak Pemkab Bone menyatakan bahwa pembahasan APBD 2023 mengikuti pedoman menteri dalam negeri (Mendagri) dan petunjuk dari gubernur Sulawesi Selatan.

"Dalam rapat angaran APBD kemarin, kami hanya mengikuti pedoman dari surat Mendagri tentang pengalokasian Anggara Pilkada serentak serta petunjuk teknis (Juknis) dari surat edaran gubernur tentang penggunaan anggara bantuan keuangan provinsi," kata Kapala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone, Andi Iqbal Walinono.