Kerap Cekcok Sesama Komisioner, Anggota KPU Pangkep Diberhentikan DKPP

PANGKEP, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi berat kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan (KPU Pangkep) Sulawesi Selatan, Rohani, yang bertugas sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan pemberhentian.

Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Rohani selaku Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan amar putusan perkara nomor 41-PKE-DKPP/II/2023.

Baca juga: Sesama Komisioner KPU Pangkep Perempuan Bertengkar, 1 Orang Dilarikan ke RS

Rohani menjadi Teradu dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 41-PKE-DKPP/II/2023. Ia dilaporkan oleh koleganya sesama komisioner KPU Pangkep, Aminah.

Dalam sidang pemeriksaan saat itu, Aminah mendalilkan Rohani melakukan penganiayaan dengan melemparkan vas bunga ke mukanya dalam sebuah rapat di Kantor KPU Kabupaten Pangkep. Akibat peristiwa itu, Aminah mengamani luka sobek di pelipis kiri.

Sementara itu dalam sidang pemeriksaan, Rohani membantah seluruh dalil aduan yang disampaikan Aminah.

Peristiwa yang terjadi disebutnya bukan tindakan penganiayaan murni, melainkan perdebatan yang alot disertai emosi yang tinggi, sehingga terjadi perkelahian.

Menurut Rohani, perdebatan tersebut terjadi imbas dirinya meminta scan dokumen berita acara verifikasi faktual perbaikan partai politik yang tidak diberikan Aminah, meski sudah diminta oleh Ketua KPU Pangkep.

Baca juga: Staf Lurah di Pangkep Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Halaman Masjid

Sementara komisioner KPU Sulsel, Uslimin yang dikonfirmasi, Kamis (18/5/2023) membenarkan putusan DKPP tersebut. Namun, putusan DKPP harus ditindaklanjuti oleh KPU RI.

"Itu kan putusan DKPP. Dari putusan DKPP, lagi menunggu SK dari KPU RI. Memang begitu SOP nya. Jadi putusan DKPP, lalu KPU RI keluarkan SK. Karena yang bersangkutan kan anggota KPU Pangkep, karena SK KPU RI. Maka pemberhentiannya pun harus SK KPU RI, meski ada putusan DKPP," jelasnya.