Anies Baswedan Soroti Lemahnya Kepastian Hukum di Indonesia

MAKASSAR,KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan hadir dalam acara "Indonesian Leaders Talk" Bedah Gagasan dan Visi Pemimpin Bangsa, yang digelar di Auditorium Baruga AP Pettarani Unhas Makassar, Minggu (24/9/2023).

Pada kesempatan itu, Anies menyoroti sistem hukum di Indonesia yang dinilai belum ada kepastian.

Dia mengatakan, di negara maju, segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya harus ditopang kepastian hukum. 

Baca juga: Hadir di Unhas, Anies Singgung Anggaran Kesehatan dan Pendidikan yang Sering Dianggap sebagai Biaya

"Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good govenance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi," ucapnya.

Menurutnya, tidak adanya kepastian hukum di Indonesia membuat para investor asing memilih menandatangani kontraknya di Singapura.

"Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangi kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura," tuturnya.

"Kenapa? supaya ketika ada persoalan hukum maka tidak menggunakan sistem hukum Indonesia tapi menggunakan sistem hukum Singapura dan menggunakan pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya bahwa di sini akan bisa mendapatkan keadilan yang sesungguuhnya," sambungnya.

Meski tak menjelaskan secara rinci terkait tersebut, Anies menilai hal itu sudah jelas menggambarkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia bagi para investor.

"Indikasi sederhananya bila investor internasional masih belum mau tanda tangan di Jakarta, maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau mau dipercaya maka semua sudah berani tanda tangan di Indonesia dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang," pungkas dia.