Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa IMM Palopo Blokade Jalan Trans-Sulawesi

PALOPO, KOMPAS.com – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kamis (8/9/2022) siang.

Aksi itu dilakukan di jalan Trans-Sulawesi depan Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, dengan cara memblokade jalan dan membakar ban bekas.

Baca juga: Aksi Tolak BBM di NTB, 1 Mahasiswa Ditangkap karena Bawa Senjata Tajam

Jenderal aksi lapangan (Jendlap) Almufakhir Idris mengatakan, mereka memblokade jalan Trans-Sulawesi dan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi di tengah ekonomi warga terpuruk.

“Kami IMM menuntut kepada pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dan kami menuntut kepada pemerintah untuk segera meminimalisir harga sandang dan pangan karena telah melambung tinggi,” kata Almufakhir saat dikonfirmasi di lokasi, Kamis (8/9/2022).

Lanjut Almufakhir, selain tuntutan tersebut di atas, mereka menuntut pencopotan terhadap Dirjen dan Kepala BPH Migas mengingat banyaknya mafia minyak yang bermain di balik kelangkaan BBM.

“Akhir-akhir ini banyak terjadi mafia-mafia Migas sehingga kami merasa bahwa Dirjen dan kepala BPH Migas tidak becus mengurus jabatannya,” ucap Almufakhir.

Aksi blokade jalan mahasiswa ini diwarnai dengan orasi di atas truk yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu, mengingat memblokade yang dilakukan menutup jalan sepenuhnya.

Sejumlah pengendara yang tertahan akibat blokade jalan turut mendukung mahasiswa.

Menurut salah seorang pengendara Ismail, aksi yang dilakukan mahasiswa sudah benar dengan menyerukan tuntutan mereka untuk menurunkan kembali harga BBM Bersubsidi.

“Tidak apa macet begini, kita dukung mereka bersuara agar BBM bisa turun lagi, baru berapa hari BBM naik kami sudah merasakan buruknya. Harga-harga naik, tapi pendapatan kami tidak naik hanya pas-pasan. Kami mau bagaimana, mohonlah pemerintah pikirkan hidup kami warga yang penghasilannya kecil,” ujar Ismail.

Baca juga: Terdampak BBM, Kota Semarang Tetapkan Kenaikan Tarif Angkutan Umum, Maksimal Rp 6.500