Kasus Dugaan "Mark Up" Bansos Covid-19 Makassar, Polisi: Tersangka Lebih dari Satu

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kasus dugaan mark up bantuan sosial (bansos) masyarakat terdampak Covid-19 Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), segera memasuki babak baru.

Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel tak lama lagi bakal mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Helmi Kwarta Rauf mengatakan, dalam kasus yang telah naik tahap penyidikan sejak tahun 2020 ini, pihaknya menyebut ada lebih dari satu tersangka.

Baca juga: Geledah Rumah Kontrakan Selebgram Jaringan Narkoba Fredy Pratama di Makassar, Polisi Sita Banyak Tas Bermerek

"(Penetapan tersangka) dalam waktu dekat. Kita sementara koordinasi dengan pihak ahli soal kerugian negara. Setelah itu kita rilis. Lebih dari satu (tersangka). Bisa dua dan seterusnya," kata Helmi, saat dimintai keterangannya oleh awak media di Mapolda Sulsel, Rabu (20/9/2023).

Ditanyai terkait apakah nantinya ada oknum pejabat yang bakal ditetapkan tersangka, Helmi mengaku tidak menutup kemungkinan.

Namun, Helmi belum enggan membeberkan siapa saja kah yang bakal jadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Nantilah. Nanti kita rilis, sabar saja," ujar dia.

Sebelumnya, Kasubdit III Tipidkor Polda Sulsel Kompol Hendrawan mengatakan, berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kerugian negara akibat dugaan mark up bansos Covid-19 tersebut mencapai Rp 5,2 Miliar.

"Sudah ada (hasil audit BPK) Rp 5,2 miliar," kata Hendrawan, kepada awak media saat dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Hendrawan mengatakan, untuk saat ini, pihaknya akan mengagendakan pemeriksaan saksi ahli.

Saksi ahli itu guna menguatkan bukti adanya dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

Saksi ahli direncanakan merupakan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca juga: Kasus Dugaan Mark Up Bansos Covid-19 Makassar, Polisi Segera Umumkan Tersangka Usai Periksa Ratusan Saksi

Menurut Hendrawan, pemeriksaan terhadap saksi ahli dari LKPP penting dalam rangka mengetahui sejauh mana proses-proses pengadaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan.

Utamanya terhadap semua barang yang diserahkan kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

"Untuk tersangka, kita sementara masih menunggu hasil keterangan dari (saksi) ahli yang diminta," ujar dia.