Longsor Tana Toraja, Walhi Sulsel Minta Pemerintah Cabut Izin Tambang

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bencana tanah longsor menghantam Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (13/4/2024) malam.

Peristiwa itu menelan 20 korban jiwa. Longsor yang terjadi di beberapa titik di wilayah tersebut dipicu intensitas hujan tinggi.

Selain itu, Bupati Tana Toraja Theofilus Alloorerung mengatakan, faktor penyebab tanah longsor terjadi karena pembukaan lahan.

"Selain faktor alam, juga bukaan lahan menggunakan racun untuk rumput dan ladang yang dibuka itu baiknya bijak dalam menggunakan," ucapnya kepada wartawan Minggu (14/4/2024) malam.

Baca juga: Pemerintah Berencana Relokasi Korban Longsor di Tana Toraja

Menyikapi bencana tanah longsor itu, aktivis peduli lingkungan dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel pun angkat bicara.

Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel Rahmat Kottir mengungkapkan, bencana tanah longsor yang kerap terjadi di wilayah Sulsel lantaran banyaknya tambang yang beroperasi hingga merusak lingkungan.

"Pemerintah daerah seharusnya mencabut izin pertambangan yang ada di Sulsel karena beberapa tahun terakhir ini, Sulsel selalu dilanda banjir dan longsor yang mengakibatkan kerugian yang begitu besar dan merugikan masyarakat," kata Rahmat dari keterangannya yang diterima Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: Daftar 20 Korban Tewas Tragedi Bencana Longsor di Tana Toraja

Walhi Sulsel juga menyebut, izin tambang yang dinilai dapat merusak lingkungan harus dipertimbangkan.

"Jika pemda melakukan moratorium maka harus dikawal dengan baik karena jangan sampai menjelang pilkada izin-izin tambang baru mulai kembali bermunculan," tandasnya.