Dipanggil ke Istana, Wali Kota Makassar Laporkan Masalah Kereta Api ke Presiden Jokowi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin bersama bupati dan wali kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulsel ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan Sulawesi Selatan secara keseluruhan, usai peresmian pelabuhan baru Makassar New Port pekan lalu.

Sesuai rencana, Makassar dan sekitarnya akan menjadi wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, meliputi wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar (Mamminasata) ditambah Kabupaten Pangkep.

Sejumlah menteri membicarakan rencana konsep pembangunan Makassar dan kawasan sekitarnya. Kawasan Mamminasata, yang perencanaannya sudah dimulai sejak tahun 2011.

Baca juga: Tak Larang Ceramah Khalid Basalamah, Wali Kota Makassar: Saya Kasih Tempat Lebih Besar

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto yang dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024) mengatakan, ada beberapa poin dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Ada pembahasan soal pembangunan stadion Sulsel di Kota Makassar, pembangunan Kota Makassar-Kabupaten Maros-Sungguminasa (Gowa)-Takalar (Mamminasata) ditambah Kabupaten Pangkep. Selain itu juga rencana pembangunan bekas pelabuhan lama sebagai city center baru

"Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat akan membantu membangunkan stadion. Jalan tol Mamminasata sampai Pangkep dan jalan lingkar Makassar supaya tidak terjadi kemacetan," kata Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny Pomanto ini.

Termasuk soal rencana jalur kereta api di Makassar. 

Danny mrngatakan, dirinya tidak setuju dengan konsep jalur landed karena berdampak banjir di Kota Makassar.

Menurutnya, konsep elevated atau melayang tidak berdampak banjir dan tidak menghabiskan anggaran untuk pembebasan lahan.

Baca juga: Jokowi Panggil Pj Gubernur Sulsel ke Istana, Bahas Pembangunan Stadion di Makassar

Jokowi pun langsung merespon dan mencatat masalah tersebut. Dimana konsep Landed itu pun berdampak banjir di Kabupaten Maros dan Pangkep karena tidak direncakan lebih baik.

"Saat itu juga ada Bupati Maros dan Pangkep dan mengungkapkan masalah banjir makin parah di daerahnya setelah adanya kereta api. Karena konsep landed itu, akan membendung dan menghambat aliran air," jelasnya.