Guru Besar Unhas Makassar Kritik Jokowi, Rektor: Tidak Mewakili Institusi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Birokrasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar angkat bicara usai sejumlah guru besar dan dosennya mengkritisi perkembangan demokrasi di Indonesia jelang pemilihan umum (pemilu) 2024.

Untuk diketahui juga, birokrasi kampus merah itu telah mengeluarkan surat maklumat yang ditanda tangani langsung oleh Rektor Unhas Makassar Prof Jamaluddin Jompa setelah petisi 'UNHAS BERGERAK UNTUK DEMOKRASI' dideklarasikan beberapa akademisi di kampus tersebut. 

Rektor Unhas Makassar Prof Jamaluddin Jompa mengatakan, surat maklumat itu ditujukan untuk internal kampus Unhas guna menjaga situasi agar tetap kondusif. 

"Maklumat itu kemarin imbauan untuk internal Unhas untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terutama perpecahan, biasalah dalam berbeda pilihan, perbedaan pendapat, maka saya keluarkan maklumat untuk tidak terlalu keras gesekannya dalam konteks perbedaan itu tadi," ungkap Jamaluddin kepada awak media saat ditemui di kampus Unhas Makassar, Sabtu (3/2/2024). 

Baca juga: Pernyataan Sikap Guru Besar Unhas Makassar untuk Presiden dan Elite Politik: Jaga Demokrasi

Baca juga: Sivitas Akademika Kampus Mulai Ramai Kritik Jokowi, UMY: Hilangnya Etika Bernegara

Tidak mewakili Unhas Makassar

Ia menegaskan, perbedaan pandangan atau pilihan dalam politik merupakan hal yang biasa.  Namun, selaku akademisi pihaknya berharap agar perbedaan tersebut bisa dijadikan sebagai ajang mempererat tali persaudaraan.

"Kita sangat mengharapkan dalam kampus menjadi contoh bagi kelompok masyarakat yang kemudian mendorong pemilu damai penuh kekeluargaan, tidak menyebarkan hal-hal yang berupa hoax. Kita berharap di kampus itu bisa menjadi (tempat) menyejukkan suasana dan tidak ikut menyebarluaskan apalagi kalau misalnya punya tendensi," bebernya.

Jamaluddin juga menegaskan bahwa aksi mengkritik pemerintah dengan membacakan pernyataan sikap yang dilakukan beberapa dosen dan guru besar Unhas Makassar dan mengatasnamakan forum guru besar dan dosen, bukanlah mewakili seluruh civitas institusi kampus merah. 

"Walaupun itu pakai logo Unhas, tapi itu bukan mengatasnamakan institusi. Kita di universitas memang ada kebebasan berakademik tetapi selalu diikuti yang bertanggung jawab sehingga apa pun itu harus selalu dengan kaida organisasi," katanya. 

"Kalau ingin menggunakan logo organisasi harus dalam koridor kerangka organisasi dan universitas ada banyak macam unit, mulai dari rektor ada senat akademik, ada dewan profesor. Itu semua dalam bagian struktur organisasi. Tapi kalau kemudian menggunakan kata lain yang tidak terkait dengan organisasi itu sebenarnya tidak mewakili institusi," sambungnya.

Baca juga: Sivitas Akademika UGM Bacakan Petisi Bulaksumur, Jokowi Dinilai Menyimpang dari Prinsip dan Moral Demokrasi

KOMPAS.COM/DARSIL YAHYA Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar Prof Amran Razak yang diwawancarai awak media di pelataran gedung Rektorat Unhas Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (2/2/2024)

Jamaluddin tidak menampik bahwa sejumlah guru besar dan dosen itu merupakan akademisi Unhas Makassar. Namun dia tetap menegaskan bahwa itu dilakukan bukan dengan membawa nama besar kampus Unhas Makassar. 

"Jadi teman-teman itu memang tetap dosen Unhas tapi bukan mengatasnamakan seluruh dosen Unhas jadi beberapa guru besar kan banyak ratusan, itu cuma beberapa yang hadir saja," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengkritik pemerintahan di bawah naungan Presiden Joko Widodo. 

Baca juga: Penjelasan Rektorat UGM soal Petisi Bulaksumur dan Absennya Rektor

Mereka membacakan pernyataan sikap yang berisikan beberapa poin. Aksi ini dilakukan para guru besar bertemakan 'UNHAS BERGERAK UNTUK DEMOKRASI'. 

Pernyataan sikap yang dihadiri para akademisi kampus merah itu disampaikan langsung di depan gedung Rektorat Unhas Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulsel, pada Jumat (2/2/2024). 

Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar Prof Amran Razak mengatakan, pernyataan sikap ini dibuat agar pemerintah tetap menjaga marwah demokrasi. 

"Menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi, kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar," ucap Amran kepada wartawan. 

Baca juga: Sivitas Akademika UGM Buat Petisi Bulaksumur, Ini Kata Jokowi