Penyebab Kantor Kelurahan Bulo di Luwu Sulsel Disegel Warga

LUWU, KOMPAS.com  – Warga Kelurahan Bulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sejak beberapa hari terakhir menyegel kantor kelurahan.

Penyegelan itu dilakukan warga lantaran kecewa terhadap pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang telah melakukan mutasi atau pergantian lurah.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bulo, Nober Said mengatakan, penyegelan dilakukan sejak Sabtu (30/12/2023) malam karena kecewa dengan adanya mutasi.

Mereka beralasan Lurah Awaludin selama ini sudah sangat dekat dengan masyarakat.

“Kami menolak pergantian lurah. Lurah Awaludin sudah menjabat selama lima tahun. Lima tahun itu telah banyak berkontribusi dan selalu memecahkan masalah di kampung ini, kami menyegel bukti kedekatan kami masyarakat,” kata Nober, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Saat Kepala Toko Indomaret di Tasikmalaya Gelapkan Uang Perusahaan Rp 87 Juta untuk Modal Judi Online...

Baca juga: Ramai soal Kades dan Lurah, Apa Saja Perbedaannya?

Nober menambahkan, masyarakat pada dasarnya tidak mempermasalahkan pergantian lurah hanya saja ada rasa kecewa apalagi Lurah Awaludin dipindahkan di tempat terpencil tanpa ada kenaikan pangkat.

“Hal itulah yang membuat kami masyarakat menyegal kantor lurah, ini adalah aksi simpati warga,” klaimnya.

Sementara itu, Camat Walenrang Welberd membenarkan adanya penyegalan kantor lurah lantaran adanya penggantian Lurah Awaludin.

“Yang jelas tidak ada masalah, saya juga sudah minta pak lurah untuk mencabut palang, itu hanya segelintir orang saja,” kata dia.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Lurah di Jombang, Ini Sejarah dan Asal-usul Munculnya THR...

Welberd mengatakan, untuk sementara waktu para pegawai Lurah Bulo berkantor di Kantor Camat Walenrang. Pasalnya pelayanan masyarakat harus tetap berjalan.

Welberd  meminta masyarakat agar memahami bahwa pergantian lurah merupakan hak prerogatif pemerintah daerah.

“Harus dipahami bahwa mutasi itu adalah hak prerogatif kepala daerah, berbeda dengan Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga: Kantor PPS di Bondowoso Dirusak OTK, Bawaslu: Tak Masuk Pidana Pemilu