Kepala Desa Se-Sulsel Ikrar Netral di Pemilu dan Pilkada Serentak

MAKASSAR, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Sulsel dengan para Kepala Desa dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kegiatan diawali dengan ikrar dan penandatanganan netralitas para Kepala Desa pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Ikrar yang dibacakan berisi empat poin. Pertama, akan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Baca juga: Pj Gubernur Jamin Netralitas ASN Pemprov Jabar Saat Pemilu 2024

Kedua, menghindari konflik kepentingan. Dalam hal ini tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pada pasangan calon tertentu.

Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dengan tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong.

Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

"Demikian ikrar ini, apabila kami melanggar, hal-hal yang telah kami nyatakan dalam ikrar ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan," ucap Kepala Desa Paccake, Kabupaten Barru, Muhammad Dahlan, yang diikuti oleh kepala desa lainnya.

Usai pembacaan ikrar, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa kepala desa harus menjaga netralitas dalam pemilu dan pilkada sebagaimana yang diatur undang-undang (UU).

Dia mengingatkan pada bulan November sudah masuk masa kampanye Pemilu 2024.

"Tanggal 28 November sudah masuk masa kampanye yang merupakan masa-masa rawan hingga tiga hari sebelum pencoblosan atau tiga hari sebelum 14 Februari 2024 (masa tenang 11-13 Februari)," kata Bahtiar.

Bahtiar mengingatkan, jangan sampai netralitas kepala desa dipersoalkan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan. Termasuk di dunia maya atau media sosial.

Dia mengatakan kepala desa juga harus berperan dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu. Hal ini agar partisipasi masyarakat di Pemilu tetap tinggi.

Diketahui, pada tahun 2019 secara nasional, angka partisipasi pemilih mencapai 81 persen atau 158.012.506 pemilih.

"Kalau kita sama-sama kepala desa, ini akan tercapai. Kenapa harus tinggi, supaya legitimasi pemimpin yang terpilih itu tinggi, makanya bagus kalau banyak datang ke TPS," pungkasnya.