Ganjar Sebut Penegakan Hukum Era Jokowi Menurun, Dapat Poin 5

MAKASSAR, KOMPAS.com - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menilai hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (18/11/2023) siang.

"Turun (penegakan hukum)," tegas Ganjar dalam paparannya.

Baca juga: Besok, IKA UNM Makassar Hadirkan Anies dan Ganjar untuk Adu Gagasan

Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," bebernya.

Ganjar tak menampik juga soal penilaian tinggi sebelumnya terhadap penegakkan hukum di era Jokowi. Hal tersebut lantaran belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu.

Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," tegasnya.

Ganjar menambahkan jika nanti dirinya dipercaya akan berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada penegak hukum.

Ia mengaku akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk membuat regulasiregulasi untuk memperbaiki hukum di Indonesia.

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan Kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat. Agamawan, Ilmuan, budayawan, media," tuturnya.

"Ketika semua itu muncul rasanya ini yang diakomodasi untuk kemudian membalik situasi itu. Dan kemudian regulasinya tidak mencukupi, jadi ubah regulasinya," tandasnya.