Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel, Muhammad Haekal, membenarkan perihal aduan dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan dua kadernya tersebut.
"Secara resmi kami juga sudah menerima aduan tersebut tentang kasus di Jeneponto. Sebelumnya juga sudah ada surat aduan resmi yang masuk ke DPW PKB Sulsel," ucap Haekal saat ditemui di tengah aksi unjuk rasa di depak kantor PKB di Kota Makassar, Senin (9/12/2025).
Ia menjelaskan, saat ini pengurus DPW masih melakukan pendalaman dan mencari bukti-bukti kuat atas dugaan skandal perselingkuhan tersebut.
"Tugas kami sementara memproses aduan ini sesuai mekanisme di partai. Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, maka kami juga butuh bukti yang kuat untuk meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai bahwa ini alat-alat buktinya," beber dia.
Haekal menegaskan, dalam kasus dugaan perselingkuhan atau asusila yang melibatkan kader partai akan ditindak tegas karena dianggap mencoreng marwah partai.
"Insya Allah, kalau ada buktinya dan kita bisa sama-sama buktikan, pasti partai mengambil sikap soal ini. Tidak usah ragu, pasti kita proses, yang penting kita sama-sama saling menguatkan jika ada bukti," imbuh dia.
Kemarin, puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Turatae (GRT) menggelar aksi unjuk rasa di lokasi Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Makassar.
Unjuk rasa tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dan asusila yang dilakukan dua kader PKB yang merupakan pejabat di DPRD.
Aksi masyarakat Jeneponto tersebut bertujuan untuk menuntut dua pejabat publik itu agar diberhentikan dari jabatannya.
Apalagi, keduanya merupakan kader PKB.
Dalam unjuk rasa itu, massa dan sejumlah partisipan PKB sempat bersitegang, karena para massa mencoba masuk ke ruang rapat Muswil yang sedang digelar.
Namun, ketegangan tidak berlangsung lama saat aparat kepolisian yang berjaga di lokasi menenangkan kedua belah pihak sambil menunggu petinggi partai PKB menemui massa.
Koordinator Aksi GRT, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan kedua kader partai berlambang bola dunia tersebut sudah melanggar budaya Siri' yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jeneponto.
"Skandal ini bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan dugaan pelanggaran berat terhadap etika dan moral pejabat publik. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral, kode etik legislatif, serta nilai-nilai kepatutan yang wajib dijunjung seorang wakil rakyat," kata Rahmat kepada awak media di lokasi, Senin petang.
Rahmat bilang, unjuk rasa yang dilakukan di lokasi Muswil PKB diharapkan dapat menjadi perhatian bagi para petinggi partai terkait kasus skandal yang menyeret pejabat DPRD tersebut.
"Kita mendesak pihak internal partai PKB, dalam hal ini DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Sulsel, untuk berkoordinasi dengan DPC (Dewan Pengurus Cabang) Jeneponto untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi aduan kami, dan mencabut status kader Wakil Ketua II DPRD Jeneponto MB," ucap Rahmat.
Rahmat menambahkan, kasus skandal tersebut saat ini sudah diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto pada awal Desember 2025.
"Pekan lalu sudah diadukan ke BK, dan saat ini belum ada perkembangan, bahkan sidang etik belum ada," ujar Rahmat.
BK DPRD Jeneponto Minta Bukti-bukti Diserahkan
Kepala Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto Amdy Safri mengungkapkan, saat ini pihaknya telah meminta masyarakat untuk mengajukan ulang aduan asusila dengan bukti yang konkret.
"Kemarin memang teman-teman GRT sudah kami temui, cuma memang berkas belum lengkap sebagai persyaratan pengaduan. Jadi kita jadwalkan ulang," kata Safri kepada Kompas.com saat dikonfirmasi.
Safri juga menyebut, saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait perkembangan kasus tersebut selama bukti-bukti yang diterima belum dinyatakan lengkap.
"Sampai sekarang saya belum berani menyatakan sejauh mana perkembangan kasusnya karena kita belum masuk tahap pembuktian alat bukti, belum kita lihat bukti-bukti yang disetor," kata dia.
Dia menegaskan jika dalam perjalanan kasus tersebut ditemukan bukti kuat adanya perilaku asusila yang dilakukan pejabat DPRD Jeneponto tersebut, pasti akan dilakukan tindakan tegas.
"Tetap ditindaklanjuti selama syarat yang diatur dalam tata beracara itu lengkap, pasti kita follow up," ujarnya.
Duduk Perkara Kasus Perselingkuhan: Berawal dari Video Mantan Suami
Dugaan perselingkuhan mencuat ketika sebuah video pengakuan seorang pria berinisial HN tersebar luas di media sosial pada pertengahan November 2025 lalu.
Berdasarkan informasi, HN merupakan mantan suami terduga pelaku yang bercerai karena diduga permasalahan tersebut.
Dalam video berdurasi delapan menit itu, HN menceritakan awal mula permasalahan yang dialaminya bermula setelah istrinya memenangkan pemilihan legislatif 2024 di Dapil 1 Takalar.
Sekitar tiga minggu setelah dinyatakan sang istri menang, HN pun berangkat bekerja ke Bali dan menetap di sana selama kurang lebih tujuh bulan.
Selama di Bali, istrinya beberapa kali mengeluh sakit perut yang membesar.
HN pun curiga keluhan istrinya itu merupakan tanda-tanda kehamilan.
Setelah kembali ke Takalar pada November 2024 lalu, HN kemudian membawa istrinya berobat tradisional di daerah setempat.
Dari situlah kecurigaan HN memuncak karena sang istri rupanya telah mengandung alias hamil.
HN sangat terkejut namun memilih bersabar.
HN bahkan sempat mengajak istrinya memeriksakan diri ke dokter, namun ditolak dengan berbagai alasan.
Hingga akhirnya pada 12 April 2025, SR pun melahirkan bayi berjenis laki-laki.
HN pun kaget karena kehamilan sang istri tidak sesuai dengan masa saat dirinya tinggal bersama istri.
Sekitar seminggu setelah melahirkan, HN pun bertanya kepada sang istri.
Di hadapan HN, sang istri mengaku telah menikah siri dengan pria selingkuhannya tersebut.
"Dia mengakui kepada saya bahwa dirinya telah menikah siri dengan Wakil Ketua DPRD. Saya tetap menahan emosi dan memilih bersabar," ujar HN dalam video.
Sakit hati yang tidak tertahan, HN pun kemudian memanggil ibu SR dan menjelaskan apa yang terjadi.
Hingga akhirnya, ia memilih berpisah dengan sang istri.
https://makassar.kompas.com/read/2025/12/09/131848578/skandal-perselingkuhan-pejabat-dprd-di-sulsel-mencuat-dari-video-mantan