Mahasiswa Makassar Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran, Kritik Masalah MBG hingga BBM

MAKASSAR, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10/2025).

Aksi digelar di dua titik, yakni di pertigaan Jalan A P Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 Wita.

Para mahasiswa membakar ban bekas dan memblokade jalan lintas provinsi menggunakan truk kontainer, menyebabkan kemacetan panjang hingga dua kilometer.

Sementara itu, aparat kepolisian tampak berjaga dan mengatur lalu lintas di lokasi aksi untuk mencegah kemacetan semakin parah.

Soroti MBG hingga BBM

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nilai tidak efisien karena pengelolaannya dinilai buruk dan berpotensi menjadi ladang korupsi.

“Kita lihat program MBG sudah banyak memakan korban keracunan, para korban merupakan anak-anak penerus bangsa. Kami yakin program ini menjadi lahan hanya untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan utamanya kesehatan,” ucap salah satu orator melalui pengeras suara.

Selain itu, para mahasiswa juga menyinggung persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang disebut sarat praktik mafia dan penimbunan.

“Di sektor bahan bakar kita lihat pemerintahan Prabowo-Gibran seolah-olah tutup mata dengan banyaknya kasus kelangkaan dan dugaan penimbunan BBM. Ini tidak ada kejelasan,” ungkapnya.

Belum Pro Sektor Pendidikan

Jenderal Lapangan (Jendlap) PMII UIN Alauddin Makassar, Awal Nugraha, mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan keberpihakan terhadap sektor pendidikan.

“Sekarang pendidikan itu dijadikan sebagai kebutuhan yang sekunder. Nah tentu kita berharap besar bagaimana rezim Prabowo-Gibran ini benar-benar memperhatikan pendidikan dan menentukan kesejahteraan guru,” ujar Awal.

Ia juga menyoroti banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum dituntaskan.

“Kita juga mengangkat banyaknya kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis. Itu yang kita tuntut kepada rezim Prabowo-Gibran. Semoga bisa menyelesaikan baik dari pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan isu pelanggaran HAM yang beberapa bulan kemudian terjadi,” katanya.

Mereka menuntut agar pemerintahan segera melakukan evaluasi besar-besaran agar program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami meminta presiden dan wakilnya melakukan evaluasi besar-besaran di berbagai sektor. Paling penting, utamakan pendidikan, bukan MBG,” ujar salah satu peserta aksi.