Rumah Cagar Budaya di Gorontalo Terancam Dibongkar Pemiliknya, Sikap Pemerintah Jadi Sorotan

Dalam catatan sejarah, pada 23 Januari 1942, sebelum kedatangan bala tentara Jepang, Nani Wartabone, Kusno Danupoyo, dan masyarakat Gorontalo lainnya melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda.

Perlawanan mereka dilakukan dengan merebut kantor pos, yang saat ini merupakan instansi strategis dan penting, menawan sejumlah petinggi pemerintah Hindia Belanda, dan menjebloskannya ke penjara yang berada di sisi barat alun-alun.

Setelah seluruh pejabat kolonial ditawan, Nani Wartabone, sebagai Ketua Komite Dua Belas, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa penting bagi keberadaan Negara Indonesia yang terjadi di Gorontalo ini dikenal sebagai Hari Patriotik yang setiap 23 Januari diperingati oleh warga Gorontalo.

Peristiwa 23 Januari 1942 ini menjadi tonggak penting perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya di Gorontalo, tetapi juga di Indonesia dan dunia internasional.

Alasan Pemilik Menggugat

Salah satu bagian lokasi dan bangunan peristiwa penting ini tengah mengalami gugatan oleh pemiliknya.

Penggugatnya adalah Ledya Pranata Widjaja, pemilik rumah tinggi.

Rumah tinggi ini dulunya adalah rumah panggung bekas rumah kepala Pos, Telegraaf en Telefoondienst (PTT).

“Ya (ada gugatan) dari pemilik rumah dan lahan,” kata Faiz Kapokja Pelindungan/PPNS Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVII Sulawesi Utara Gorontalo, Minggu (17/8/2025).

Faiz menjelaskan Ledya Pranata Widjaja mendaftarkan perkaranya pada 14 April 2025, yang menggugat Pemerintah Kota Gorontalo karena mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan rumah tinggi sebagai cagar budaya.

“Akibat penetapan ini, penggugat mengaku tidak bisa memanfaatkan asetnya. Ia mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa sejak tahun 2005 sebesar Rp200 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp500 miliar,” ujar Faiz.

Informasi perkara ini dapat diakses secara daring pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dalam perkara ini, majelis hakim yang menangani diketuai oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, dengan anggota Diamon Domny Siahaya dan Muammar Maulis Kadafi.

“Dalam gugatan ini, penggugat tidak berkenan bangunan tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya karena pihak pemerintah tidak memiliki izin dari pemilik atas proses penetapan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo,” ucap Faiz.

Beberapa tahun sebelumnya, bangunan beton di bagian belakang rumah tinggi ini berupa bilik-bilik kecil sudah diratakan dengan alat berat.

Sebagai cagar budaya, bangunan ini merupakan satu kesatuan dengan kantor pos yang pernah menjadi lokasi pergolakan kemerdekaan Indonesia.

Warga Gorontalo Berharap Cagar Budaya Diselamatkan

Bagi warga Gorontalo, bangunan ini biasa disebut rumah tinggi karena berbentuk rumah panggung dengan konstruksi tiang dari beton, dan badan rumah yang berada di bagian atas terbuat dari kayu.

Sebelumnya, pernah diusulkan untuk melakukan adaptasi, namun pemilik meminta rumah ini dipindahkan.

Banyak warga Kota Gorontalo yang berharap pemerintah pusat, melalui Presiden Prabowo Subianto, memperhatikan situs cagar budaya ini.

Keberadaan rumah tinggi sebagai lokasi deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942 ini dapat diselamatkan.

Dibongkarnya bangunan ini akan menghilangkan jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia di Nusantara.

"Kami berharap Presiden Prabowo dapat turun tangan untuk menyelamatkan situs penting perjuangan kemerdekaan Indonesia," kata Dr. Sri Sutarni, Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah/Kota Universitas Negeri Gorontalo.

Sri Sutarni mengatakan upaya penyelamatan situs sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia.

Bangunan ini menjadi tonggak dinamika perjuangan rakyat Gorontalo dalam melawan penjajahan.