Viral Foto ASN Pemprov Sulsel Diduga Tidak Netral pada Pilkada 2024

KOMPAS.com - Foto diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melanggar netralitas jelang Pilkada Serentak 2024 beredar di media sosial.

Dalam foto tersebut, ASN itu tampak memamerkan kartu nama pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 02, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyatakan, pihaknya telah menerima laporan soal dugaan pelanggaran tersebut.

"Informasi itu sudah masuk ke Bawaslu Sulsel. Kami akan menelusuri dan memastikan informasi tersebut secara faktual memang terbukti di lapangan atau tidak," kata Saiful, Minggu (29/9/2024), dikutip dari Tribun-Timur.com.

Jika terbukti orang yang ada dalam foto yang beredar adalah ASN, Saiful mengatakan, pihaknya akan memproses kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku, baik terkait pelanggaran etik ASN maupun potensi pelanggaran pidana pemilu.

"Kami akan memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar ASN dan apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan kampanye," ujar Saiful.

“Aturannya jelas, ASN harus netral. Jika terbukti, maka tentu Bawaslu akan meneruskan kasus ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berwenang menangani pelanggaran etik ASN,” sambungnya.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN di Sleman

Pelanggaran netralitas oleh ASN pada Pilkada 2024 juga diduga terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Sleman, Antonius Hery Purwito mengungkapkan, dugaan pelanggaran netralitas ASN ini terjadi pada Kamis (12/9/2024).

Seorang ASN dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman membagikan sabun cuci tangan bergambar salah satu paslon bupati dan wakil bupati kepada ibu-ibu anggota Dasa Wisma Jogokerten, Trimulyo, Kabupaten Sleman, DIY.

Meski saat itu KPU belum menetapkan Paslon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Sleman 2024, lanjut Antonius, tindakan tersebut patut diduga melanggar netralitas ASN.

"Setelah meminta keterangan dari beberapa ibu-ibu kelompok Dasa Wisma, Panwaslu Kecamatan Sleman memutuskan untuk meneruskan perkara ini ke BKN melalui Bawaslu Kabupaten Sleman," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.

"Ya, kemarin Kamis (26/9/2024), kami teruskan melalui surat ke BKN pusat dan ditembuskan ke BKN Regional Jateng-DIY serta Bawaslu DIY," ucap Arjuna, Senin (30/09/2024).

Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada ditangani oleh BKN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dengan adanya aturan itu, Arjuna menambahkan, kasus semacam ini tidak lagi dilaporkan ke KASN.

Dampak ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2024

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan, ketidaknetralan ASN dalam Pilkada bisa berdampak negatif pada pelayanan masyarakat.

“Netralitas itu untuk menjaga agar layanan publik tetap prima,” tutur Feri, di Kekini Workspace, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024), dikutip dari akun Instagram Themis Indonesia.

Dia mencontohkan, ASN dalam pelayanan kesehatan yang tidak netral pada Pilkada 2024 bisa saja mendahulukan pasien pendukung calon yang sama.

Padahal, terangnya, pelayanan kesehatan seharusnya bersifat merata dan tidak memihak.

Selain itu, terusnya, ketidaknetralan juga bisa menjadi ancaman berbahaya bagi ASN itu sendiri.

"ASN itu mudah sekali dimanfaatkan, diancam, dipindahtempatkan, pindah kerjaan, kemudian turun pangkat," paparnya.

Karena itu, dia menegaskan, pengawasan terhadap netralitas ASN pada Pilkada 2024 harus menjadi perhatian serius.

Menurut Feri, Potensi kecurangan pilkada semakin besar jika ASN tidak netral, sehingga masyarakat harus waspada terhadap ancaman tersebut.

"Tanpa netralitas ASN, Pilkada berisiko mencederai demokrasi dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara," pungkasnya.

Berdasarkan hasil penelitian Hemi Lavour Febrinandez, peneliti Themis Indonesia, terdapat 10 provinsi yang rawan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kesepuluh provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatra Selatan, dan Riau.