Asa Kemenag Papua, Punya Embarkasi Sendiri demi Pangkas Waktu Perjalanan Jemaah Haji

Diketahui, saat ini jemaah asal wilayah Papua harus ke Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terlebih dulu sebelum berangkat ke tanah suci. 

Hal itu diutarakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Papua, Klemens Taran, saat mengatar jemaah haji kloter 23 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Selasa (28/5/2024).

Perlunya ada embarkasi haji sendiri, kata Klemens, karena di Papua sudah ada enam Provinsi yakni Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat dan Pupua Barat Daya.

Dengan begitu, jemaah haji asal Papua tak perlu lagi ke Makassar. Dia mengungkapkan panjangnya perjalanan jemaah haji asal Papua sebelum ke Arab Saudi. 

"Pikiran kami bagaimana kalau embarkasi dipindahkan ke Papua, alasannya pertama memperpendek (perjalanan). Saya beri contoh misalnya jemaah (haji) dari Membramo Tengah dia harus ke Wamena kemudian ke Jayapura, itu pakai pesawat dari Jayapura ke Makassar berapa kali," ucapnya.

Menurutnya, jika embarkasinya berada di Kabupaten Sentani, Kota Jayapura maka jemaah haji Papua hanya terbang dari Wamena ke Sentani, tak perlu lagi terbang ke Makassar.

"Tapi ini butuh persiapan yang matang butuh political will dari pemerintah daerah, Provinsi Papua dalam hal ini dengan nanti para gubernur yang nanti (dilantik) secara definitif nanti di tiga orde jabatan baru, komitmen itu harus dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Klemens mengatakan, jika embarkasi dipindahkan di Papua maka Asrama Haji di Papua akan ditingkatkan statusnya jadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Maka infrastruktur akan bertambah SDM juga akan bertambah pejabat akan bertambah dari teman-teman ummat Islam ini ada ruang ada kesempatan yang bisa direkrut dalam proses-proses seperti itu," jelasnya.

"Kita lagi berjuang, tapi kan tidak mungkin kami sendiri harus dengan pemerintah daerah di empat provinsi tadi ditambah dua dari Papua Barat itu harus ada kesepakatan bersama dan prosesnya memang proses yang tidak biasa dengan begitu pemerintah pusat yang paling tidak memperhatikan," tandas dia.

Diketahui, Jemaah haji Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat masuk kloter 20 dan 21 dengan total jumlah dari dua provinsi itu sebanyak 745 orang, 18 orang merupakan jemaah haji orang asli papua.

Jemaah haji Papua Barat Daya berjumlah 374 orang dengan rincian, Kota Sorong 234 orang, Kabupaten Sorong 81 orang, Kabupaten Raja Ampat 25 orang, Kabupaten Sorong Selatan 20 orang, Kabupaten Tambrauw 9 orang dan Kabupaten Maybrat 5 orang yang diberangkatkan dalam kloter 20 dan 21.

Sedangkan jemaah Provinsi Papua sebanyak 1057 orang yang terbagi di tiga kloter yakni kloter 23 sebanyak 445 jemaah, kloter 25 sebanyak 445 jemaah dan kloter 26 sebanyak 167 jemaah.

Adapun total keseluruhan jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Makassar dari 8 Provinsi sebanyak 16.669, dengan rincian jemaah haji 16.343, Petugas Haji Daerah (PHD) 121 orang dan PPIH Kloter 205 petugas.

"Harapan kami dan pimpinan kami juga pusat demikian agar semua provinsi menjadi embarkasi Antara. Sama seperti dengan, embarkasi Gorontalo dan Maluku yang mulai tahun ini (masuk embarkasi Antara)," ucap Ikbal kepada Kompas.com, Jumat (31/5/2024).

Ikbal menjelaskan, embarkasi Antara adalah provinsi yang masuk dalam embarkasi Makassar, tetapi proses pemberangkatannya langsung dari daerahnya masing-masing.

"Embarkasi Antara itu mereka clean and clear di provinsinya, transit di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, lalu pindah di pesawat penerbangan menuju ke Saudi," ujarnya.

Ikbal menyebut, embarkasi Makassar saat ini melayani 8 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Gorontalo.

Namun dua provinsi yang masuk dalam embarkasi Makassar tak lagi masuk di Asrama Haji Sudiang. Keduanya sudah menjadi embarkasi Antara yaitu Provinsi Gorontalo dan Maluku.

"Dengan kata lain baik Provinsi Gorontalo dan Maluku itu tidak masuk lagi di Asrama Haji Makassar karena pemeriksaan bagasi, badannya, paspor dan segala macamnya sudah clean and clear di provinsinya masing-masing," jelasnya.

Sehingga, kata Ikbal, Provinsi Papua bisa saja jadi embarkasi Antara asalkan sudah memiliki Asrama Haji sendiri yang mampu menampung jemaah, seperti Provinsi Gorontalo dan Maluku.

"Yang jelas persyaratan menjadi embarkasi Antara itu sangat ketat.Pertama fasilitas asrama provinsi yang ingin jadi embarkasi Antara sudah lengkap. Kedua pemprov mendukung penuh terkait dengan biaya akibat yang dimunculkan apabila menjadi embarkasi antara," tuturnya.