Besok, 4 TPS di Kota Baubau Gelar Pemungutan Suara Ulang

BAUBAU, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di empat tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda.

PSU tersebut rencananya akan digelar serentak besok Kamis (22/2/2024).

“Kami sudah mendapatkan jadwal dari KPU, besok Kamis (22/2/2024) akan dilaksanakan (pemungutan suara ulang) serentak di 4 TPS,” kata Anggota Bawaslu Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas, Almin, di ruang kerjanya, Rabu (21/2/2024).

TPS 03 Tarafu, Kecamatan Batupoaro merupakan salah satu TPS yang akan menggelar PSU besok, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 237 pemilih.

“Di TPS 03 Tarafu untuk semua jenis pilihannya (dari DPRD kota hingga Presiden), pelanggaran diduga anggota KPPS memiih lebih dari satu kali, yang bersangkutan itu menggunakan c pemberitahuan online untuk mencoblos di TPS itu,” ujar Almin.

Kemudian, TPS 06 Kadolokatapi, dengan jumlah daftar pemilih tetapnya sebanyak 228 pemilih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian pula dengan TPS 15 Kadolomoko, dengan DPT sebanyak 232 pemilih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Kedua TPS ini (06 dan 15), kasusnya sama. Orang dari luar daerah Sulawesi Tenggara, datang memilih identitasnya dari luar Sulawesi Tenggara dan dia dilayani untuk memilih di TPS itu. Sehingga disanalah potensi PSUnya masuk,” ucap Almin.

Kemudian TPS 21 Katobengke jenis pilihannya adalah DPR RI dan DPD RI dengan jumlah pemilih sebanyak 266 orang.

“Pelanggarannya, daftar pemilih tambahan yang pindahmemilih itu seharusnya mendapatkan 1 jenis surat suara namun oleh petugas KPPS memberikan 3 jenis surat suara, sehingga disana potensi PSUnya masuk,” tuturnya.

Almin menjelaskan, pihaknya saat ini meningkatkan pengawasan khususnya di TP03 Tarafu karena melakukan pemilihan ulang untuk semua kategori.

“Karena kuat dugaan kami, di sana banyak potensi-potensi dugaan pelanggaran sehingga beberapa hari lalu, kami menginstruksikan kepada jajaran untuk meningkatkan patrol pengawasan untuk mencegah money politic di sana,” kata Almin. (K112-15).