Mahfud Ingin Mundur dari Menko Polhukam, Zulkifli Hasan: Haknya Orang

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi keputusan Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Zulhas, begitu dia akrab disapa mengatakan, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam merupakan hak yang bersangkutan.

"Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden, saya misalnya mau mundur, saya bisa mengajukan surat (pengunduran diri)," kata Zulkifli usai mengikuiti kampanye terbatas di Gor Anugrah Jalan Sultan Dg Raja, Kota Makassar, Sulsel, Rabu (24/1/2024).

Kendati demikian, menurutnya, Presiden Jokowi yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri dari jabatannya.

"Mengangkat atau memberhentikan (menteri), hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat, mandat dari rakyat, itu presiden yang terpilih," katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan keamanan.

Hal itu disampaikan Mahfud di acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024). 

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata dia.

Mahfud menyatakan, sejak awal dirinya tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tidak ada larangan yang mengharuskan hal itu. 

Ia juga menegaskan, tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. 

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," pungkasnya.