Danny Pomanto Mundur sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Makassar

MAKASSAR, KOMPAS.com - Mohammad Ramdhan Pomanto resmi mundur sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden usungan PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, untuk wilayah Makassar. 

Hal tersebut diungkapkan pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini ketika dikonfirmasi, Senin (30/10/2023). 

Menurut dia, dirinya sebagai Wali Kota Makassar saat ini bertentangan dengan aturan kampanye, yaitu pejabat publik tidak bisa menjabat sebagai ketua tim kampanye pasangan calon.

"Jadi saya sudah disuruh milih, tetap jadi Wali Kota Makassar atau jadi Ketua Tim Kampanye Ganjra-Mahfud. Jadi saya tetap pilih jadi Wali Kota Makassar dan sudah diperintahkan oleh partai PD-IP," katanya. 

Danny Pomanto mencontohkan, saat ini ada beberapa menteri di kabinet harus mundur karena menjadi calon peserta pemilu dan Ketua Tim Kampanye.

Dengan mundurnya dia sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Makassar, ada beberapa calon yang akan dipilih oleh PDI-P.

Namun, telah disepakati dalam rapat partai, Ketua Tim Pemenangan akan ditempati oleh kalangan milenial.

"Sudah disepakati kemarin, saya dipanggil di pusat. Karena ini pertandingan milenial, kita kasih milenial. Sudah ada beberapa calon Ketua Tim Pemenangan dari kalangan milenial, termasuk Dokter Udin (menantu Danny Pomanto). Nanti kita umumkan resmi. Pokoknya milenial yang memimpin. Tim kampanye Ganjar Pranowo di Makassar," bebernya. 

Mengapa calon Ketua Tim Pemenangan dari kalangan milenial, Danny Pomanto menjelaskan bahwa ini saatnya pertarungan politik generasi muda. 

"Iya, 52 persen suara adalah Gen Z dan milenial. Nasional 54 persen, dominan sekali," jelasnya. 

Meski telah mundur sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Danny menyerahkan sepenuhnya perintah PDI-P jika masih dipercaya berada dalam tim pemenangan asalkan bukan sebagai ketua yang bertentangan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Makassar.

"Iya, tunggu perintah partai saja. Jika diperintahkan masih di tim pemenangan, asalkan bukan sebagai ketua yang bertentangan dengan jabatan publik, saya sebagai Wali Kota Makassar untuk mencegah konflik kepentingan," jelasnya.