Gara-gara Pohon Pisang, Puluhan Kepala Desa di Bone Minta Pj Gubernur Sulsel Dicopot

Unjuk rasa ini terkait dengan surat edaran Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, yang memerintahkan penanaman pohon pisang dengan anggarannya dibebankan kepada kepala desa, Jumat (13/10/2023).

Demonstrasi puluhan kepala desa ini dimulai pada pukul 10.00 Wita, Kamis (12/10/2023) di kantor DPRD Bone, Jalan Kompleks Stadion Lapatau, Kecamatan Taneteriattang Barat, Kabupaten Bone.

Dalam orasinya, para kepala desa meminta agar surat edaran penanaman pohon pisang secara serentak tersebut agar dibatalkan dan tidak dipaksakan.

Pasalnya, dalam surat edaran tersebut anggaran penanaman pohon pisang tersebut dibebankan kepada kepala desa yang diambil dari anggaran dana desa (ADD) sebanyak 40 persen.

"Kami diminta untuk mengalihkan anggaran dana desa sebanyak 40 persen untuk penanaman pohon pisang atau sebanyak Rp 400 juta perdesa. Jika dijumlahkan secara keseluruhan dengan total 328 desa, maka totalnya mencapai Rp 3,31 miliar. Jadi kami menolak surat edaran tersebut. Jika dipaksakan, maka kami meminta agar Pj Gubernur dicopot dari jabatannya" kata Ilham, Kepala Desa Tocinning, Kecamatan Dua Boccoe saat berorasi.

Pengalihan ADD sebanyak 40 persen ini juga dinilai tidak masuk akal, lantaran anggaran tersebut telah disusun sesuai dengan rencana dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang sejatinya menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

"ADD tersebut sudah disusun sesuai dengan hasil Musrenbang tahun lalu dan jika dialihkan maka yang rugi tentunya masyarakat kami sendiri," kata Ilham.

Sementara pihak DPRD yang dikonfirmasi terkait dengan unjukrasa ini mengaku akan menyampaikan aspirasi para kepada desa ini kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti.

"Kami ini bukan penentu kebijakan jadi tentunya aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti," ucap Kaharuddin, tim penerima aspirasi DPRD Kabupaten Bone.