Pj Gubernur Sulsel Ancam Tidak Akan Tandatangani APBD Kabupaten/Kota jika Tak Ada Anggaran Pilkada

Hal itu diungkapkan Bahtiar saat memberikan sambutan usai melantik empat Pj kepala daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (26/9/2023).

Para Pj bupati dan wali kota juga diminta memastikan adanya anggaran untuk pilkada tahun 2024 mendatang. 

Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bersurat dan memerintahkan agar para kepala daerah mengalokasikan anggaran pilkada 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024.

"Pastikan itu ada. Kalau tidak ada, mohon maaf, saya selaku gubernur tidak akan tanda tangani APBD kabupaten/kota. Harus clear. Kita harus tegak lurus menjalankan perintah konstitusi, baru kita bicara yang lain," jelasnya.

"Mulai Desember nanti tahapan pilkada sudah berjalan dan harus dipastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada paling lambat Desember tahun ini harus selesai, itu pekerjaan utama tantangannya bapak sebagai bupati, baru kerja yang lain," pungkas dia.