Rugikan Negara Rp 7 Miliar, Mantan BPKD Takalar Divonis Satu Tahun Penjara

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan, Gazali Machmud dinilai merugikan negara sebesar Rp 7 miliar lebih, dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penetapan harga dasar pasir laut pada BPKD Kabupaten Takalar Tahun 2020.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap Gazali Machmud selama 1 tahun," kata Soetarmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima KOMPAS.com, Rabu (20/9/2023).

Selain vonis 1 tahun penjara, majelis hakim juga mengenakan denda Rp 50 juta kepada Gazali Machmud.

"Dan membebankan kepada terdakwa (Gazali Machmud) untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000 subsider 1 bulan kurungan," ujarnya.

Soetarmi mengungkapkan, vonis yang dibacakan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel yang menuntut 5 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun kata Soertarmi, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana karena perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Atas putusan pidana majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar, Penuntut Umum Kejati Sulsel dan terdakwa menyatakan masih menyatakan pikir-pikir selama waktu 7 hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," tandas dia.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Gazali Machmud merupakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

"Penetapan tersangka berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 67/P.4/Fd. 1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023," ucap Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat jumpa pers di Kejati Sulsel, Kamis (30/3/2023).