Korupsi di Proyek Kereta Api Makassar-Parepare, Wali Kota: Sejak Awal Saya Sudah Curiga

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto angkat bicara terkait kasus suap di proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini, sejak awal proyek itu mencurigakan dan selalu bertentangan dengan pemerintah daerah serta tidak transparan.

"Sejak awal saya sudah curiga, kenapa selalu memaksakan kehendak sendiri dan bisa merugikan masyarakat banyak. Akhirnya selalu bertentangan dengan pemerintah daerah dan tidak mau transparan," kata Danny, Jumat (14/4/2023).

Danny Pomanto mengatakan, sejak awal, pemerintah daerah meminta proyek kereta api dengan konsep elevated, karena tidak banyak menghabiskan anggaran pembebasan lahan.

"Kalau konsep at grade di atas tanah kan, banyak menghabiskan anggaran pembebasan lahan. Beda kalau elevated, cuma 5 meter saja untuk tiang," ujar dia.

Dengan konsep elevated yang ditawarkan Pemkot Makassar, ujar Danny Pomanto, tidak menimbulkan dampak besar bagi lingkungan di Kota Makassar dan masyarakatnya.

"Kalau at grade, ya bisa memperparah banjir di Kota Makassar. Bukan hanya itu saja, lahan-lahan warga yang dilintasi kereta api akan mati," terang dia.

Danny Pomanto menambahkan, dengan adanya kasus korupsi terkait proyek kereta api Sulsel yang rencananya akan dibangun di Kota Makassar, pihaknya tetap akan mengawal dan mengawasi proyek kereta api tersebut.

"Semua masyarakat menginginkan adanya kereta api, karena alat transportasi massal yang bagus. Tapi, tidak juga asal proyek jadi, tapi bisa menimbulkan dampak besar belakangan," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, KPK menyebutkan, dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terkait proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare.

Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (29/3/2023).

“Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu (Makassar-Parepare) ada keterkaitan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di KPK, Kamis (13/4/2023).

Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera.

Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelola Kereta Api (PPK BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandy, diduga menerima suap Rp 150 juta pada 11 April lalu.

Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung (IPA).

“Terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, senilai Rp 150 juta,” ujar Tanak.

Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek.

Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.

Adapun dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar-Parepare.

Tanak mengatakan, setidaknya terdapat empat proyek yang diduga tersandung perkara suap.

Proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, dan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan.

Kemudian, empat proyek konstruksi jalur kereta api, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan pelintasan sebidang Jawa-Sumatera.