NEWS
Salin Artikel

Pejabat Kecamatan di Makassar Ramai-ramai Kembalikan Uang Korupsi Sebesar Rp 3,5 M

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pejabat kecamatan ramai-ramai mengembalikan uang dugaan korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar sebesar Rp 3,5 miliar.

Penyerahan uang negara yang dikorupsi ini diserahkan ke penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Rabu (9/11/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan R Febrytrianto menjelaskan, penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah bekerja maksimal dan berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Saat ini, penyidik telah menerima uang titipan yang merupakan uang anggaran pembayaran honorarium personil Satpol PP fiktif untuk kegiatan pengawasan dan pengamanan kecamatan pada Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan 2020.

"Berdasarkan perhitungan penyidik dengan nilai sebesar Rp 3.545.975.000 dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar Tahun 2017 sampai dengan 2020 yang bersumber dari APBD Kota Makassar," katanya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi menambahkan, penitipan uang yang diterima dari beberapa pejabat kecamatan terdiri dari Pengguna Anggaran, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 sampai dengan 2020.

"Penitipan uang ini merupakan itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikeluarkan, namun tidak sesuai dengan peruntukannya," katanya.

Soetarmi menjelaskan, uang titipan ini akan disetorkan ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di BRI Kanca Panakkukang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

"Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  tetap mengimbau bahwa proses penyidikan masih berjalan dan diharapkan kepada para pihak lainnya yang merasa dan diduga menerima aliran dana honorarium tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar agar koperatif dan mengembalikan uang tersebut kepada negara," imbaunya.

https://makassar.kompas.com/read/2022/11/09/223008678/pejabat-kecamatan-di-makassar-ramai-ramai-kembalikan-uang-korupsi-sebesar

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.